East Timor -- Majelis Konstituante - Timor Leste (Bahasa)

AttachmentSize
east.timor.constitution.bahasa.doc386 KB

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

UNDANG-UNDANG DASAR

REPUBLIK DEMOKRATIS
TIMOR LESTE

22 MARET 2002

MAJELIS KONSTITUANTE
TIMOR LESTE
FINAL

DAFTAR ISI

Mukadimah

BAGIAN I
ASAS-ASAS DASAR

Pasal-Pasal

1. Republik
2. Kedaulatan dan Konstitusionalitas
3. Kewarganegaraan
4. Wilayah
5. Desentralisasi
6. Tujuan-tujuan Negara
7. Hak Pilih Universal dan Sistem Multi-partai
8. Hubungan Internasional
9. Hukum Internasional
10. Solidaritas
11. Penghargaan terhadap Perjuangan Pembebasan
12. Negara dan Agama
13. Bahasa Resmi dan Bahasa Nasional
14. Lambang –lambang Negara
15. Bendera Negara

BAGIAN II
HAK, KEWAJIBAN DAN KEBEBASAN ASASI

JUDUL I
ASAS-ASAS UMUM

16. Universalitas dan Persamaan
17. Persamaan antara Perempuan dan Laki-laki
18. Perlindungan Anak
19. Pemuda
20. Usia Lanjut
21. Warga Negara Cacat
22. Warga Negara Timor Leste di Luar Negeri
23. Penafsiran Hak-hak Asasi
24. Undang-undang Pembatasan Hak
25. Keadaan Perkecualian
26. Akses pada Pengadilan
27. Ombudsman
28. Hak Perlawanan dan Pembelaan Diri

JUDUL II
HAK, KEBEBASAN DAN JAMINAN PRIBADI

29. Hak untuk Hidup
30. Hak atas Kebebasan, Keamanan dan Keselamatan Pribadi
31. Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana
32. Batas Hukuman dan Tindakan Pengamanan
33. Habeas Corpus
34. Jaminan-jaminan Persidangan Pidana
35. Ekstradisi dan Pengusiran
36. Hak atas Kehormatan dan Urusan Pribadi
37. Kediaman dan Surat-menyurat Tidak Dapat Diganggu
38. Perlindungan terhadap Data Pribadi
39. Keluarga, Perkawinan dan Persalinan
40. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dan Kebebasan Informasi
41. Kebebasan Pers dan Media Massa
42. Kebebasan Berkumpul dan Berunjuk Rasa
43. Kebebasan Berserikat
44. Kebebasan Bergerak
45. Kebebasan Menganut Keyakinan tertentu, Beragama dan Beribadah
46. Hak atas Keikutsertaan Politik
47. Hak Pilih
48. Hak Mengajukan Petisi
49. Pertahanan Kedaulatan

JUDUL III
HAK DAN KEWAJIBAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

50. Hak atas Pekerjaan
51. Hak Mogok dan Pelarangan Menghambat Masuknya Pekerja (Lock Out)
52. Kebebasan Serikat Buruh
53. Hak Konsumen
54. Hak Milik Pribadi
55. Kewajiban Pembayar Pajak
56. Jaminan dan Bantuan Sosial
57. Kesehatan
58. Perumahan
59. Pendidikan dan Kebudayaan
60. Hak Milik Intelektual
61. Lingkungan Hidup

BAGIAN III

PENATAAN KEKUASAAN POLITIK

JUDUL I
ASAS-ASAS UMUM

62. Sumber dan Penggunaan Kekuasaan
63. Keikutsertaan Warga Negara dalam Kehidupan Politik
64. Asas Pembaharuan
65. Pemilihan Umum
66. Jajak Pendapat
67. Badan-badan Kedaulatan
68. Pertentangan-pertentangan
69. Asas Pemisahan Kekuasaan
70. Partai Politik dan Hak Beroposisi
71. Penataan Pemerintahan
72. Pemerintah Daerah
73. Pengumuman Perundang-undangan dan Keputusan

JUDUL II
PRESIDEN REPUBLIK

BAB I
KEDUDUKAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

74. Definisi
75. Pemenuhan Persyaratan
76. Pemilihan
77. Pelantikan dan Penyumpahan
78. Pertentangan-pertentangan
79. Pertanggungjawaban Pidana dan Kewajiban Menurut UUD
80. Ketidakhadiran
81. Pengunduran Diri dari Jabatan
82. Kematian, Pengunduran Diri atau Kecacatan Tetap
83. Keadaan Luar Biasa
84. Penggantian dan Jabatan Sementara

BAB II
WEWENANG

85. Wewenang
86. Wewenang dalam Hubungan dengan Badan-badan Lain
87. Wewenang Berkaitan dengan Hubungan Internasional
88. Pengumuman Resmi dan Veto
89. Wewenang Presiden Republik Sementara

BAB III
DEWAN NEGARA

90. Dewan Negara
91. Wewenang, Susunan dan Tata Kerja Dewan Negara

JUDUL III
PARLEMEN NASIONAL

BAB I
KEDUDUKAN DAN PEMILIHAN

92. Definisi
93. Pemilihan dan Susunan
94. Kekebalan

BAB II
WEWENANG

95. Wewenang Parlemen Nasional
96. Perijinan Legislatif
97. Prakarsa Legislatif
98. Pertimbangan Parlemen atas Undang-undang

BAB III
PENATAAN DAN TATA KERJA

99. Masa Jabatan Legislatif
100. Pembubaran
101. Kehadiran Anggota Pemerintah

BAB IV
KOMITE TETAP

102. Komite Tetap

JUDUL IV
PEMERINTAH

BAB I
DEFINISI DAN SUSUNAN

103. Definisi
104. Susunan
105. Dewan Menteri

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

106. Pengangkatan
107. Tanggung jawab Pemerintah
108. Program Pemerintah
109. Pertimbangan atas Program Pemerintah
110. Permohonan Mosi Percaya
111. Mosi Tidak Percaya
112. Pemberhentian Pemerintah
113. Tanggung jawab Pidana Anggota Pemerintah
114. Kekebalan bagi Anggota Pemerintah

BAB III
WEWENANG

115. Wewenang Pemerintah
116. Wewenang Dewan Menteri
117. Wewenang Anggota Pemerintah

JUDUL V
PENGADILAN

BAB I
PENGADILAN, KEJAKSAAN UMUM DAN PENGACARA

118. Yurisdiksi
119. Kemandirian
120. Peninjauan Ulang atas Pertentangan dengan UUD
121. Kehakiman
122 Pertentangan
123. Golongan-golongan Pengadilan
124. Mahkamah Agung
125. Tata Kerja dan Susunan
126. Wewenang Berkaitan dengan UUD dan Pemilihan
127. Pemenuhan Persyaratan
128. Dewan Tinggi Kehakiman
129. Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan
130. Pengadilan Militer
131. Persidangan Pengadilan

BAB II
KEJAKSAAN UMUM

132. Tata Kerja dan Kedudukan
133. Kejaksaan Agung
134. Dewan Tinggi Kejaksaan Umum

BAB III
PENGACARA

135. Pengacara
136. Jaminan dalam Kegiatan Pengacara

JUDUL VI
PEMERINTAHAN UMUM

137. Asas Dasar Pemerintahan Umum

BAB IV
PENATAAN EKONOMI DAN KEUANGAN

JUDUL I
ASAS-ASAS UMUM

138. Penataan Ekonomi
139. Sumber Daya Alam
140. Penanaman Modal
141. Tanah

JUDUL II
SISTEM KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

142. Sistim Keuangan
143. Bank Pusat
144. Sistem Perpajakan
145. Anggaran Negara

BAGIAN V
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

146. Angkatan Pertahanan
147. Kepolisian dan Angkatan Keamanan
148. Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan

BAGIAN VI
JAMINAN DAN PENINJAUAN KEMBALI UUD

JUDUL I
JAMINAN UUD

149. Peninjauan Terlebih Dahulu atas Kesesuaian dengan UUD
150. Peninjauan Abstrak atas Kesesuaian dengan UUD
151. Pertentangan dengan UUD Sebab Kelalaian
152. Banding atas Kesesuaian dengan UUD
153. Putusan Mahkamah Agung

JUDUL II
PENINJAUAN KEMBALI UUD

154. Prakarsa dan Waktu Peninjauan Kembali
155. Pengesahan dan Pengumuman Resmi
156. Batas pada Pokok Peninjauan Kembali
157. Batas pada Waktu Peninjauan Kembali

BAGIAN VII
KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR DAN SEMENTARA

158. Tratat, Kesepakatan dan Persekutuan
159. Bahasa-bahasa Kerja
160. Kejahatan Berat
161. Penyitaan Harta Kekayaan Secara Tidak Sah
162. Rekonsiliasi
163. Penataan Sementara Kehakiman
164. Wewenang Sementara Mahkamah Agung
165. Hukum Sebelumnya
166. Lagu Kebangsaan
167. Penjelmaan Majelis Konstituante
168. Pemerintah Sementara Kedua
169. Pemilihan Presiden Tahun 2002
170. Pemberlakuan UUD

MUKADIMAH

Setelah pembebasan Rakyat Timor Leste dari penjajahan dan pendudukan yang tidak sah atas Tanah Air Maubere oleh kekuatan asing, kemerdekaan Timor Leste, yang diproklamirkan oleh Front Revolusioner Timor Leste Merdeka (FRETILIN) pada tanggal 28 November 1975, diakui secara internasional pada tanggal 20 Mei 2002.

Perancangan dan pengesahan Undang-undang Dasar Republik Demokratis Timor Leste merupakan puncak dari perlawanan rakyat Timor Leste yang berlangsung berabad-abad, yang ditingkatkan setelah penyerbuan pada tanggal 7 Desember 1975.

Perjuangan melawan musuh, yang pada awalnya di bawah kepemimpinan FRETILIN, diperluas menjadi bentuk-bentuk keikutsertaan politik yang menyeluruh, khususnya setelah pembentukan Dewan Nasional Perlawanan Maubere (CNRM) pada tahun 1987 dan Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor (CNRT) pada tahun 1998.

Perlawanan tersebut terbagi dalam tiga front.

Front bersenjata diperjuangkan oleh Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timor Leste (FALINTIL) yang jaya yang mana upaya-upayanya yang bersejarah patut dipuji.

Aksi-aksi front klandestin yang secara jitu dilaksanakan di wilayah pendudukan musuh, melibatkan pengorbanan beribu-ribu nyawa baik perempuan maupun lelaki, khususnya pemuda-pemudi, yang berjuang tanpa pamrih, demi kebebasan dan kemerdekaan.

Front diplomatik yang dilaksanakan sekaligus di seluruh penjuru dunia, memungkinkan terbukanya jalan untuk pembebasan yang nyata.

Dari sisi budaya dan kemanusiaan, Gereja Katolik di Timor Leste selalu mampu menanggung, secara bermartabat, penderitaan seluruh Rakyat, membela mereka dalam rangka mempertahankan hak-hak asasi mereka.

Akhirnya, UUD ini merupakan suatu penghargaan ikhlas bagi semua martir Tanah Air.

Dengan demikian, para Anggota Majelis Konstituante, sebagai wakil-wakil rakyat yang sah, yang dipilih pada tanggal 30 Agustus 2001,

Berdasarkan lebih lanjut pada hasil jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 yang dilaksanakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa yang menegaskan tekad seluruh rakyat untuk meraih kemerdekaan.

Sadar sepenuhnya bahwa perlu membangun suatu budaya demokratis dan kelembagaan yang sesuai untuk suatu Negara Hukum, di mana penghormatan bagi UUD dan bagi lembaga-lembaga yang terpilih secara demokratis, merupakan landasan yang tidak dapat dipertanyakan.

Dengan menafsirkan perasaan mendalam, cita-cita dan kepercayaan pada Tuhan dari rakyat Timor Leste;

Dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali tekadnya untuk melawan segala bentuk tirani, penindasan, penguasaan dan pemisahan sosial, budaya dan keagamaan, untuk mempertahankan kemerdekaan nasional, menghormati dan menjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi warga negara, untuk menjamin asas pemisahan kekuasaan dalam penataan Negara, dan untuk menetapkan aturan-aturan inti yang mendasar dari demokrasi multi-partai, dengan tujuan untuk membangun suatu negara yang adil dan makmur dan mengembangkan masyarakat yang bersatu dan bersahabat.

Majelis Konstituante, dalam sidang paripurna pada tanggal 22 Maret 2002, mengesahkan dan menetapkan Undang-undang Dasar Republik Demokratis Timor Leste sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG DASAR

REPUBLIK DEMOKRATIS
TIMOR LESTE

BAGIAN I

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 1
(Republik)

1. Republik Demokratis Timor Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.

2. Tanggal 28 November tahun 1975 adalah hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Demokratis Timor Leste.

Pasal 2
(Kedaulatan dan Kesesuaian dengan UUD)

1. Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD.

2. Negara tunduk pada UUD dan hukum.

3. Keabsahan Undang-undang dan tindakan lain Negara dan Pemerintah Daerah tergantung pada kepatuhannya akan UUD.

4. Negara akan mengakui dan menghargai norma dan adat Timor Leste yang tidak bertentangan dengan UUD dan undang-undang apapun lainnya yang khususnya berkaitan dengan hukum adat.

Pasal 3
(Kewarganegaraan)

1. Di Republik Demokratis Timor Leste ada kewarganegaraan asli dan kewarganegaraan
yang diperoleh.

2. Warga negara sebagai berikut akan dianggap sebagai warga negara asli Timor Leste, asal mereka lahir di wilayah negara:

a) Anak dari ayah atau ibu yang lahir di Timor Leste;

b) Anak dari orang tua yang tidak dikenal, yang tidak bernegara atau dengan kebangsaan yang tidak dikenal;

c) Anak dari ayah atau ibu asing yang, oleh karena telah berumur 17 tahun ke atas, menyatakan kehendaknya untuk menjadi warga negara Timor Leste.

3. Walaupun lahir di negara lain, anak dari ayah atau ibu orang Timor Leste, akan dianggap warga negara asli Timor Leste.

4. Perolehan, kehilangan dan perolehan kembali kewarganegaraan, serta pencatatan dan pembuktiannya diatur dengan undang-undang.

Pasal 4
(Wilayah)

1. Wilayah Republik Demokratis Timor Leste terdiri atas daerah daratan, zona maritim dan wilayah udara yang ditentukan oleh perbatasan negara, yang secara historis terdiri atas bagian timur dari pulau Timor, daerah kantong Oecussi, pulau Atauro dan pulau kecil Jaco.

2. Undang-Undang akan menetapkan luasnya dan batas perairan wilayah, zona ekonomi eksklusif serta hak negara Timor Leste atas dasar laut berdampingan dan landasan kontinental.

3. Negara tidak akan melepaskan bagian manapun dari wilayah Timor Leste atau hak-hak kedaulatan atas tanahnya, tanpa membenarkan perbatasan-perbatasan.

Pasal 5
(Desentralisasi)

1. Dalam hal penataan daerah, Negara akan menghormati asas desentralisasi pemerintahan umum.

2. Undang-Undang akan menentukan dan menetapkan ciri-ciri dari masing-masing tingkat daerah, serta wewenang badan pemerintahan masing-masing.

3. Oecussi dan Atauro akan mendapatkan perlakuan khusus secara administratif dan ekonomik.

Pasal 6
(Tujuan-tujuan Negara)

1. Tujuan-tujuan dasar Negara adalah:

a) Untuk mempertahankan dan menjamin kedaulatan Negara;

b) Untuk menjamin dan memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi warga negara serta kehormatan bagi asas-asas Negara demokratis yang berdasarkan kekuatan hukum;

c) Untuk mempertahankan dan menjamin demokrasi politik serta keikutsertaan rakyat dalam penyelesaian masalah-masalah negara;

d) Untuk menjamin pembangunan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e) Untuk memajukan pembangunan suatu masyarakat yang berlandaskan keadilan sosial, dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga negara;

f) Untuk melindungi lingkungan hidup serta melestarikan sumber daya alam;

g) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi watak dan warisan budaya rakyat Timor Leste;

h) Untuk memajukan pendirian dan pengembangan hubungan persahabatan serta kerjasama antara semua Bangsa dan Negara;

i) Untuk memajukan pembangunan yang rukun dan terpadu dari sektor-sektor dan daerah-daerah serta pemerataan pembagian hasil nasional secara adil;

j) Untuk menciptakan, memajukan dan menjamin persamaan kesempatan yang nyata antara orang perempuan dan laki-laki.

Pasal 7

(Hak Pilih Universal dan Sistem Multi-Partai)

1. Rakyat dapat menggunakan kekuasaan politik melalui hak pilih yang universal,
bebas, sama, langsung, rahasia dan berkala serta melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh UUD;

2. Negara akan menghargai sumbangan partai-partai politik dalam arti penyaluran pengungkapan keinginan rakyat secara teratur, dan keikutsertaan demokratis warga negara dalam penyelenggaraan negara.

Pasal 8
(Hubungan Internasional)

1. Dalam urusan hubungan internasional, Republik Demokratis Timor Leste akan menganut asas kemerdekaan bangsa, hak segala Bangsa atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, kedaulatan tetap rakyat atas kekayaan dan sumber daya alamnya, perlindungan hak-hak asasi manusia, saling penghormatan atas kedaulatan, kesatuan wilayah dan persamaan antar Negara, serta tidak campur tangan dalam urusan interen Negara lain.

2. Republik Demokratis Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa lain, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, perlucutan senjata yang umum, serentak dan teratur, penciptaan suatu sistem pengamanan bersama serta penciptaan suatu orde ekonomi internasional yang baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antarbangsa;

3. Republik Demokratis Timor Leste akan tetap menjalin ikatan istimewa dengan negara-negara yang berbahasa resmi Portugis;

4. Republik Demokratis Timor Leste akan menjalin ikatan persahabatan dan kerja sama khusus dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara sekawasan.

Pasal 9
(Hukum Internasional)

1. Sistim hukum Timor Leste akan menerapkan asas-asas umum atau kebiasaan hukum internasional.

2. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian, tratat dan kesepakatan internasional berlaku dalam sistim hukum di negera Timor Leste setelah persetujuan, ratifikasi atau penandatanganannya oleh masing-masing lembaga yang berwenang dan setelah diumumkan dalam lembaran negara resmi.

3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, tratat dan kesepakatan internasional yang diterapkan dalam sistim hukum nasional Timor Leste tidak berlaku.

Pasal 10
(Solidaritas)

1. Republik Demokratis Timor Leste akan mendukung perjuangan semua bangsa demi pembebasan nasional.

2. Republik Demokratis Timor Leste akan memberikan suaka politik, sesuai dengan undang-undang, kepada warga negara asing yang dianiayai sebab perjuangannya untuk pembebasan nasional dan sosial, pembelaan hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian.

Pasal 11
(Penghargaan terhadap Perlawanan)

1. Republik Demokratis Timor Leste mengakui dan menghargai perjuangan Bangsa Maubere yang berlangsung berabad-abad melawan penguasaan asing serta sumbangsih setiap orang yang telah berjuang demi kemerdekaan negara.

2. Negara mengakui dan menghargai peranan Gereja Katolik dalam proses
pembebasan negara Timor Leste.

3. Negara akan menjamin perlindungan istimewa bagi orang yang menjadi cacat akibat perang, anak yatim piatu dan orang tanggunggan lain dari mereka yang mengabdikan nyawanya kepada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan negara, dan akan melindungi setiap orang yang mengambil bagian dalam perlawanan menentang pendudukan asing, sesuai dengan undang-undang.

4. Undang–undang akan menetapkan mekanisme untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan negara.

Pasal 12
(Negara dan Agama)

1. Negara akan mengakui dan menghormati agama masing-masing, yang bebas dalam penataannya dan pelaksanaan kegiataannya sendiri, yang harus dilakukan sesuai dengan UUD dan hukum.

2. Negara akan memajukan kerja sama dengan agama masing-masing yang turut menyumbang pada kesejahteraan rakyat Timor Leste.

Pasal 13
(Bahasa-bahasa Resmi dan Bahasa-bahasa Nasional)

1. Bahasa Tetun dan bahasa Portugis adalah bahasa-bahasa resmi di Republik Demokratis Timor Leste.

2. Bahasa Tetum beserta bahasa-bahasa nasional lainnya akan dihargai dan dikembangkan oleh Negara.

Pasal 14
(Lambang-lambang Negara)

1. Lambang-lambang negara Republik Demokratis Timor Leste adalah bendera, lambang dan lagu kebangsaan.

2. Lambang dan lagu kebangsaan akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 15
(Bendera Nasional)

1. Bendera nasional berupa persegi panjang dan dibentuk oleh dua buah segi tiga samakaki, yang dasarnya bertindihan. Salah satu segi tiga berwarna hitam dan tingginya sama dengan sepertiga dari panjangnya tindihan dengan segi tiga yang berwarna kuning, yang tingginya sama dengan separoh dari panjangnya Bendera. Ditengah-tengah segi tiga berwarna hitam terletak sebuah bintang putih bersisi lima yang melambangkan cahaya yang menuntun. Salah satu sisi dari bintang putih arahkan ke ujung bagian kiri atas bendera. Sisa dari bendera berwarna merah.

2. Warna- warnanya melambangkan:

Kuning – jejak kolonialisme;
Hitam – keterbelakangan yang harus diatasi;
Merah – perjuangan demi pembebasan negara;
Putih – perdamaian.

BAGIAN II
HAK, KEWAJIBAN, KEBEBASAN DAN JAMINAN ASASI

JUDUL I
ASAS-ASAS UMUM

Pasal 16
(Universalitas dan Persamaan)

1. Semua warga negara adalah sama di depan hukum, memiliki hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama.

2. Tidak seorangpun dapat mengalami diskriminasi berdasarkan alasan warna kulit, ras, status perkawinan, jenis kelamin, asal etnis, bahasa, kedudukan sosial atau ekonomi, keyakinan politik atau ideologi, agama, pendidikan, keadaan jasmani atau mental.

Pasal 17
(Persamaan antara Perempuan dan Laki-laki)

Orang perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap bidang kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 18
(Perlindungan Anak)

1. Setiap anak berhak atas perlindungan istimewa dari keluarga, masyarakat dan Negara, khususnya terhadap segala bentuk keterlantaran, diskriminasi, kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan eksploitasi.

2. Setiap anak memiliki hak yang diakui secara universal, serta hak-hak yang termuat dalam perjanjian internasional yang diratifikasi atau disetujui oleh Negara.

3. Semua anak yang dilahirkan, baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, akan memiliki hak dan perlindungan sosial yang sama.

Pasal 19
(Pemuda)

1. Negara akan memajukan dan mendukung prakarsa-prakarsa pemuda dalam rangka
pemantapan persatuan negara, pembangunan kembali, pertahanan dan pembangunan negara;

2. Negara akan memajukan, sesuai dengan kemampuannya, pendidikan, kesehatan
dan pelatihan kejuruan bagi pemuda.

Pasal 20
(Usia Lanjut)

1. Semua warga negara yang berusia lanjut berhak atas perlindungan khusus dari
Negara.

2. Kebijakan usia lanjut mencakup hal-hal yang bersifat ekonomis, sosial dan budaya
yang dirancangkan agar memberikan kesempatan kepada yang berusia lanjut untuk berprestasi pribadi, melalui keikutsertaan yang aktif dan bermartabat dalam
masyarakat.

Pasal 21
(Warga Negara Cacat)

1. Setiap warga negara cacat mempunyai hak yang sama dan tunduk pada
kewajiban yang sama dengan semua warga negara lain, kecuali hak dan
kewajiban yang tidak dapat dipenuhinya oleh karena kecacatannya.

3. Negara akan memajukan perlindungan bagi warga negara cacat secara praktis sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan undang-undang.

Pasal 22
(Warga Negara Timor Leste di Luar Negeri)

Warga negara Timor Leste yang berada atau tinggal di luar negeri berhak atas perlindungan Negara dalam penggunaan hak-haknya dan akan tunduk pada kewajiban yang tidak bertentangan dengan ketidakhadirannya di dalam negeri.

Pasal 23
(Penafsiran Hak-hak Asasi)

Hak-hak asasi yang diabadikan dalam UUD tidak mengesampingkan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang lain dan harus ditafsirkan sesuai dengan Pernyataan Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Pasal 24
(Undang-undang yang Bersifat Membatasi)

1. Pembatasan hak, kebebasan dan jaminan hanya dapat dikenakan berdasarkan undang-undang, guna menjaga hak-hak atau kepentingan-kepentingan lain yang dilindungi menurut UUD dan dalam hal-hal yang secara jelas ditetapkan dalam UUD.

2. Undang-undang pembatasan hak, kebebasan dan jaminan pada dasarnya memiliki ciri-ciri umum dan abstrak dan tidak dapat mengurangi cakupan dan ruang lingkup isi mendasar dari ketentuan-ketentuan UUD dan tidak dapat berlaku bagi masa lampau.

Pasal 25
(Keadaan Perkecualian)

1. Penangguhan penggunaan hak, kebebasan dan jaminan asasi hanya dapat dilakukan bila keadaan perang atau keadaan darurat telah dinyatakan, sebagaimana ditetapkan dalam UUD.

2. Keadaan perang atau keadaan darurat hanya dapat dinyatakan apabila terdapat serangan nyata atau yang akan dilakukan oleh kekuatan asing, gangguan berat atau ancaman gangguan berat terhadap kehidupan demokratis berdasarkan UUD, atau musibah umum.

3. Pernyataan keadaan perang atau keadaan darurat harus berdasarkan alasan kuat, dengan menentukan secara spesifik hak-hak, kebebasan-kebebasan dan jaminan-jaminan yang mana saja akan ditangguhkan.

4. Penangguhan tidak dapat berlangsung lebih dari tiga puluh hari, tanpa menyatakan pembaharuan dengan alasan yang layak, dan hanya bila sangat diperlukan, dengan jangka waktu yang sama.

5. Pernyataan keadaan perang, dalam keadaan apapun, tidak dapat mempengaruhi hak hidup, keselamatan jasmani, kewarganegaraan, tidak berlakunya undang-undang hukum pidana bagi masa lampau, hak pembelaan dalam perkara pidana dan kebebasan keyakinan serta agama, hak untuk tidak disiksa, diperbudak atau dihambakan, hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat manusia, dan jaminan tidak adanya diskriminasi.

6. Pihak yang berwenang harus memulihkan keadaan biasa berdasarkan UUD secepat mungkin.

Pasal 26
(Akses pada Pengadilan)

1. Akses pada pengadilan dijamin bagi setiap orang guna pembelaan hak dan kepentingannya yang dilindungi menurut hukum.

2. Keadilan tidak dapat dipungkiri atas alasan sumber daya keuangan yang tidak memadai.

Pasal 27
(Ombudsman)

1. Ombudsman merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk memeriksa dan mencari penyelesaian atas pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh warga negara mengenai badan umum, memastikan kesesuaian tindakan dengan hukum, mencegah dan memulai seluruh proses untuk membetulkan ketidakadilan.

2. Semua warga negara berhak mengajukan pengaduan berkaitan dengan tindakan atau kelalaian badan umum kepada Ombudsman yang akan melakukan penyelidikan, tanpa wewenang untuk menjatuhkan putusan, dan akan mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada pihak yang berwenang sesuai dengan keperluan.

3. Ombudsman akan diangkat oleh mayoritas mutlak suara anggota Parlemen Nasional, untuk masa jabatan empat tahun;

4. Kegiatan Ombudsman adalah independen dari pemberian ampun atau perbaikan hukum sebagaimana ditetapkan dalam UUD dan hukum;

5. Aparat pemerintah dan pegawai negeri berkewajiban untuk bekerja sama dengan Ombudsman.

Pasal 28
(Hak Perlawanan dan Pembelaan Diri)

1. Semua warga negara berhak untuk tidak menaati dan melawan perintah-perintah yang tidak sah atau perintah yang melanggar hak, kebebasan dan jaminan asasi.

2. Hak pembelaan diri terjamin bagi semua, sesuai dengan hukum.

JUDUL II
HAK, KEBEBASAN DAN JAMINAN PRIBADI

Pasal 29
(Hak untuk Hidup)

1. Kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri.

2. Negara mengakui dan menjamin hak untuk hidup.

3. Tidak akan ada hukuman mati di Republik Demokratis Timor Leste.

Pasal 30
(Hak atas Kebebasan, Keamanan dan Integritas)

1. Setiap orang berhak atas kebebasan, keamanan dan integritas.

2. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan, kecuali menurut ketentuan yang secara jelas ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku, dan surat perintah penangkapan atau penahanan selalu harus diajukan kepada hakim yang berwenang untuk dipertimbangkan, dalam batas waktu yang sah.

3. Setiap warga negara yang kehilangan kebebasannya harus segera diberitahukan, secara jelas dan tepat, mengenai alasan-alasan untuk penangkapan atau penahanan dirinya, serta atas hak-haknya, dan diijinkan untuk menghubungi pengacara, secara langsung atau melalui anggota keluarga atau orang yang dipercayainya.

4. Tidak seorangpun dapat disiksa, diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau secara merendahkan martabat manusia.

Pasal 31
(Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana)

1. Tidak seorangpun dapat diadili, kecuali sesuai dengan undang-undang.

2. Tidak seorang pun dapat diadili dan dihukum atas suatu tindakan yang tidak dinyatakan dengan undang-undang sebagai pelanggaran pidana pada saat tindakan dilakukan, atau mengalami tindakan-tindakan pengamanan yang tidak diatur secara jelas dengan undang-undang yang telah berlaku.

3. Sangsi atau tindakan pengamanan yang tidak ditetapkan secara jelas dengan undang-undang pada saat kejahatan dilakukan tidak dapat ditegakkan.

4. Tidak seorangpun dapat diadili dan dihukum, lebih dari satu kali, atas tindakan kejahatan yang sama.

5. Hukum pidana tidak dapat diberlakukan untuk masa lampau, kecuali bila undang-undang yang baru menguntungkan terdakwa.

6. Setiap orang yang dihukum secara tidak adil berhak atas ganti-rugi yang sesuai, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 32
(Batas pada Hukuman dan Tindakan Pengamanan)

1. Tidak akan ada pemenjaraan seumur hidup, atau hukuman atau tindakan pengamanan yang berlangsung secara tidak terbatas waktunya atau yang kurun waktunya tidak tentu di Republik Demokratis Timor Leste.

2. Bila ada bahaya akibat gangguan jiwa, tindakan pengamanan dapat diperpanjang berturut-turut berdasarkan putusan dari pengadilan.

3. Tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan.

4. Orang yang, pada saat mereka dihukum, dikenakan hukuman atau tindakan pengamanan yang mengakibatkan mereka kehilangan kebebasannya, tetap mempunyai hak-hak asasinya, di samping pembatasan yang berkaitan dengan hukuman tersebut dan persyaratan untuk pelaksanaannya.

Pasal 33
(Habeas Corpus)

1. Setiap orang yang secara tidak sah kehilangan kebebasannya berhak mengajukan permohonan atas habeas corpus (hak untuk diperiksa di muka hakim).

2. Permohonan habeas corpus dapat diajukan oleh yang ditahan atau oleh orang lain dalam penggunaan hak sipilnya, sesuai dengan hukum.

3. Permohonan atas habeas corpus akan diputuskan oleh pengadilan dalam waktu 8 (delapan) hari dalam sidang yang dihadiri kedua belah pihak.

Pasal 34
(Jaminan-jaminan dalam Proses Persidangan
Pidana)

1. Siapapun yang dituduh melakukan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan salah di depan hukum.

2. Tersangka berhak untuk memilih, dan dibantu oleh, seorang pengacara pada setiap tahap proses persidangan, dan undang-undang menetapkan keadaan di mana keberadaan pengacara diwajibkan.

3. Setiap orang terjamin haknya yang tidak dapat dipungkiri atas persidangan dan pembelaan dalam proses pidana.

4. Tidak berlaku bukti-bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, pemaksaan, pelanggaran atas keselamatan jasmani atau integritas moral orang yang bersangkutan, atau campur tangan yang tidak sah dengan kehidupan pribadi, tempat tinggal, surat-menyurat atau bentuk komunikasi lain.

Pasal 35
(Ekstradisi dan Pengusiran)

1. Ekstradisi hanya dapat dilakukan menyusul putusan pengadilan.

2. Ekstradisi yang berdasarkan alasan politik adalah dilarang.

3. Ekstradisi atas kejahatan-kejahatan yang, di bawah hukum Negara pemohon ekstradisi, dikenakan dengan hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup atau keadaan di mana diduga bahwa orang yang akan diekstradisi mungkin akan disiksa, diperlakukan secara tidak manusiawi, yang merendahkan martabat manusia atau yang kejam, tidak akan diijinkan.

4. Warga negara Timor Leste tidak dapat diusir atau diasingkan dari wilayah negara.

Pasal 36
(Hak atas Kehormatan dan Urusan Pribadi)

Setiap orang berhak atas kehormatan, nama baik dan reputasi, perlindungan citra umumnya serta keleluasaan pribadinya dalam hal kehidupan pribadi dan keluarganya.

Pasal 37
(Kediaman dan Surat-menyurat Tidak Boleh Diganggu)

1. Kediaman, surat-menyurat serta sarana komunikasi pribadi lain tidak boleh diganggu, kecuali dalam keadaan yang ditetapkan oleh hukum sebagai akibat dari proses persidangan pidana.

2. Rumah seseorang tidak boleh dimasuki tanpa persetujuannya, kecuali sesuai dengan perintah tertulis dari pihak pengadilan yang berwenang dan dalam keadaan dan dengan cara yang telah ditetapkan dengan undang-undang.

3. Memasuki rumah orang pada malam hari tanpa persetujuannya sama sekali dilarang, kecuali dalam keadaan ancaman berat terhadap nyawa atau keselamatan jasmani seseorang yang berada di dalam rumah tersebut.

Pasal 38
(Perlindungan Data Pribadi)

1. Setiap warga negara memiliki hak untuk melihat data pribadi mengenai diri mereka yang disimpan dalam sistem komputer atau tercantum dalam catatan-catatan dengan mesin atau tangan, dan berhak untuk menuntut pembenaran atau pembaharuan atas data tersebut serta berhak untuk menuntut alasan mengenai tujuan daripada penyimpanan data tersebut.

2. Undang-undang akan menetapkan konsep data pribadi, serta syarat-syarat yang berlaku bagi pengolahannya.

3. Pengolahan data pribadi mengenai kehidupan pribadi, keyakinan politik dan filsafat, kepercayaan keagamaan, keanggotaan suatu partai atau serikat buruh dan asal etnis, tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, adalah dilarang.

Pasal 39
(Keluarga, Perkawinan dan Persalinan)

1. Negara akan melindungi keluarga sebagai satuan dasar masyarakat dan sebagai prasyarat bagi perkembangan individu secara rukun.

2. Setiap orang berhak membentuk dan hidup dalam keluarga.

3. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas dari kedua belah pihak serta pada dasar persamaan hak yang sepenuhnya antara suami-istri, sesuai dengan undang-
undang.

4. Persalinan akan dihormati dan dilindungi, dan perlindungan khusus dijamin bagi semua perempuan selama kehamilan dan setelah melahirkan, dan perempuan yang mempunyai pekerjaan berhak atas cuti dari tempat kerja selama kurun waktu yang mencukupi, sebelum dan setelah melahirkan, tanpa kehilangan gaji atau hak-hak lain, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 40
(Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dan Kebebasan Informasi)

1. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak untuk memberikan informasi serta untuk diberitahu informasi secara tidak memihak.

2. Penggunaan hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan atas informasi tidak dapat dibatasi oleh jenis penyensoran apapun.

3. Penggunaan hak dan kebebasan yang disebut dalam pasal ini akan diatur oleh undang-undang, berdasarkan kewajiban untuk menghormati UUD dan martabat manusia.

Pasal 41
(Kebebasan Pers dan Media Massa)

1. Kebebasan pers dan media massa lainnya terjamin.

2. Kebebasan pers terdiri atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan daya cipta para wartawan, akses pada sumber-sumber informasi, kebebasan editorial, perlindungan kemandirian dan kerahasiaan profesional, serta hak untuk menerbitkan surat kabar, terbitan-terbitan dan sarana penyiaran yang lain.

3. Monopoli atas media massa adalah dilarang.

4. Negara akan menjamin kebebasan dan kemandirian media umum dari kekuasaan politik dan ekonomi.

5. Negara akan menjamin adanya suatu dinas radio dan televisi umum yang tidak memihak, guna, antara lain, melindungi dan menyebarluaskan budaya dan
nilai tradisional Republik Demokratis Timor Leste serta menjamin kesempatan bagi pengungkapan pendapat yang berbeda-beda.

6. Stasiun-stasiun radio dan televisi hanya bisa beroperasi dengan surat ijin, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 42
(Kebebasan Berkumpul dan Berunjuk Rasa)

1. Setiap orang dijamin kebebasannya untuk berkumpul secara damai dan tanpa senjata, tanpa keperluan untuk memperoleh ijin terlebih dahulu.

2. Semua warga negara berhak melakukan unjuk rasa, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 43
(Kebebasan Berserikat)

1. Hak setiap orang untuk berserikat adalah terjamin, asal perserikatan tersebut tidak bermaksud untuk memajukan kekerasan dan adalah sesuai dengan undang-undang.

2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota dari suatu perserikatan atau untuk tetap menjadi anggota bila ini bertentangan dengan kemauannya.

3. Pendirian perserikatan yang bersenjata, militer atau bersifat kemiliteran, termasuk organisasi yang bersifat rasis atau benci kepada orang-orang atau hal-hal asing, atau yang memajukan terorisme, adalah dilarang.

Pasal 44
(Kebebasan Bergerak)

1. Setiap orang berhak untuk bergerak secara bebas dan untuk tinggal di mana saja dalam wilayah negara.

2. Semua warga negara dijamin haknya untuk secara bebas bermigrasi dan untuk kembali ke negara ini.

Pasal 45
(Kebebasan Menganut Keyakinan tertentu , Beragama dan Beribadah)

1. Setiap orang dijamin kebebasan menganut keyakinan tertentu, beragama dan beribadah, serta penataan agama adalah terpisah dari Negara.

2. Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran perlakuan tidak adil atau diskriminasi berdasarkan keyakinan agamaannya.

3. Hak untuk menolak suatu keyakinan tertentu adalah terjamin sesuai dengan undang-undang.

4. Dijamin kebebasan untuk melakukan pengajaran dalam lingkungan masing-masing agama manapun.

Pasal 46
(Hak atas Keikutsertaan Politik)

1. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan urusan umum negara, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang terpilih secara demokratis.

2. Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan partai-partai politik.

3. Pembentukan dan penataan partai-partai politik akan diatur dengan undang-undang.

Pasal 47
(Hak Pilih)

1. Setiap warga negara yang berumur 17 tahun ke atas berhak untuk memilih dan untuk dipilih.

2. Penggunaan hak pilih bersifat pribadi dan merupakan suatu kewajiban warga negara.

Pasal 48
(Hak Mengajukan Petisi)

Setiap warga negara berhak mengajukan, baik secara perorangan maupun secara bersama dengan yang lain, petisi, pengaduan dan tuntutan pada badan-badan daulat atau pihak berwenang dengan tujuan untuk membela hak-haknya, UUD, hukum atau kepentingan umum.

Pasal 49
(Pertahanan Kedaulatan)

1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan sumbangsih demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan kesatuan wilayah negara.

2. Pengabdian militer akan dijalankan sesuai dengan undang-undang.

JUDUL III
HAK DAN KEWAJIBAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 50
(Hak atas Pekerjaan)

1. Setiap warga negara, terlepas dari jenis kelamin, memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja dan untuk memilih jenis pekerjaannya secara bebas.

2. Pekerja memiliki hak atas keselamatan dan kebersihan dalam pekerjaan, hak atas bayaran, hak istirahat dan hak libur.

3. Dilarang adanya pemecatan tanpa alasan yang layak atau atas alasan-alasan politik, keagamaan dan ideologis.

4. Kerja paksa dilarang, kecuali sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang hukuman penjara.

5. Negara akan memajukan pembentukan koperasi-koperasi produksi dan mendukung usaha-usaha rumah tangga sebagai sumber lapangan kerja.

Pasal 51
(Hak Mogok dan Pelarangan atas Menghambat Pekerja Masuk -lock out)

1. Setiap pekerja berhak mogok, dan pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.

2. Undang-undang akan mengatur persyaratan penyediaan pelayanan, selama permogokan berlangsung, yang diperlukan demi keselamatan dan pemeliharaan peralatan dan sarana, serta pelayanan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial mendasar.

3. Dilarang untuk menghambat pekerja masuk tempat kerja (lock out).

Pasal 52
(Kebebasan Serikat Buruh)

1. Setiap pekerja berhak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh dan perhimpunan profesional demi mempertahankan hak-hak dan kepentingannya.

2. Kebebasan serikat buruh adalah terbagi, yaitu dalam kebebasan pembentukan, kebebasan keanggotaan dan kebebasan mengorganisir serta pengaturan interen.

3. Serikat buruh dan perhimpunan serikat buruh adalah independen dari Negara
dan pemberi kerja.

Pasal 53
(Hak Konsumen)

1. Konsumen berhak atas barang dan jasa yang bermutu baik, atas keterangan yang benar dan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kepentingan ekonominya, serta untuk mendapatkan ganti-rugi atas kerugian.

2. Pengiklanan akan diatur oleh undang-undang, dan segala bentuk iklan yang tersembunyi, tidak langsung atau mengandung unsur penipuan adalah dilarang.

Pasal 54
(Hak atas Milik Pribadi)

1. Setiap individu negara mempunyai hak milik pribadi, yang dapat dialihkan kepada orang lain, selama masih hidup atau pada saat meninggal dunia, sesuai dengan undang-undang.

2. Milik pribadi mesti tidak digunakan dengan cara yang merugikan fungsi sosialnya.

3. Penuntutan resmi dan pengambilan alih kepemilikan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan setelah ganti rugi yang layak dibayar, sesuai dengan undang-undang.

4. Hanya warga negara nasional yang mempunyai hak milik atas tanah.

Pasal 55
(Kewajiban Pembayar Pajak)

Semua warga negara dengan penghasilan yang terjamin wajib membayar pajak guna menyumbang pada pendapatan umum, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 56
(Jaminan dan Bantuan Sosial)

1. Semua warga negara berhak atas bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan undang-undang.

2. Negara akan memajukan, sesuai dengan sumber daya negara, pembentukan suatu sistim jaminan sosial.

3. Negara akan mendukung dan mengawasi kegiatan dan tata kerja lembaga-lembaga solidaritas sosial dan lembaga-lembaga nir-laba lainnya yang diakui menyangkut kepentingan umum, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 57
(Kesehatan)

1. Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan perawatan medis, serta berkewajiban untuk melindungi dan memajukannya.

2. Negara akan memajukan pembentukan suatu sistem kesehatan nasional yang universal dan umum, dan selama memungkinkan bebas biaya berdasarkan undang-undang.

3. Pelayanan kesehatan nasional, sejauh mungkin, akan dikelola secara desentralisasi dan partisipatif.

Pasal 58
(Perumahan)

Semua warga negara berhak atas sebuah tempat tinggal, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, yang berukuran memadai, memenuhi syarat-syarat kebersihan dan kenyamanan, dan yang mempertahankan hak pribadi baik secara perorangan maupun bagi keluarga.

Pasal 59
(Pendidikan dan Kebudayaan)

1. Negara akan mengakui dan menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kebudayaan, dan Negara wajib memajukan pembentukan suatu sistem umum pendidikan dasar yang universal dan wajib, dan selama memungkinkan bebas biaya berdasarkan undang-undang.

2. Setiap orang berhak atas persamaan kesempatan pendidikan dan pelatihan kejuruan.

3. Negara akan mengakui dan mengawasi pendidikan swasta dan pendidikan bersama.

4. Negara harus menjamin bagi semua warga negara, sesuai dengan kemampuan, kesempatan masuk atau terlibat dalam tingkat pendidikan tertinggi, penelitian ilmiah dan daya cipta seni.

5. Setiap orang berhak atas nikmat dan daya cipta budaya serta berkewajiban untuk melestarikan, melindungi, dan menghargai warisan budaya.

Pasal 60
(Hak Milik Intelektual)

Negara akan menjamin dan melindungi penciptaan, penghasilan dan pemasaran karya sastra, ilmiah dan seni, termasuk perlindungan hukum atas hak cipta.

Pasal 61
(Lingkungan Hidup)

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang manusiawi, sehat dan berimbang secara ekologis, serta berkewajiban untuk melindunginya dan untuk memperbaikinya demi manfaat generasi-generasi mendatang.

2. Negara mengakui perlunya untuk melestarikan dan menghemat penggunaan sumber daya alam.

3. Negara harus memajukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mempertahankan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

BAGIAN III
PENATAAN KEKUASAAN POLITIK

JUDUL I
ASAS-ASAS UMUM

Pasal 62
(Sumber dan Penggunaan Kekuasaan Politik)

Kekuasaan politik adalah milik rakyat dan digunakan sesuai dengan ketetapan UUD.

Pasal 63
(Keikutsertaan Warga Negera Dalam Kehidupan Politik)

1. Keikutsertaan langsung dan aktif dari orang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik merupakan syarat dari, dan cara mendasar untuk memantapkan sistem demokratis.

2. Undang-undang akan memajukan persamaan hak dalam penggunaan hak-hak sipil
dan politik serta tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal kesempatan menduduki jabatan politik.

Pasal 64
(Asas Pembaharuan)

Tidak seorangpun dapat memegang suatu jabatan politik untuk seumur hidup, atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 65
(Pemilihan Umum)

1. Badan-badan kedaulatan dan pemerintah daerah yang dipilih, akan dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, rahasia, pribadi, berkala dan universal.

2. Pendaftaran pemilih adalah wajib dan diprakarsai secara resmi, secara perorangan dan secara umum, yang harus diperbaharui untuk setiap pemilihan.

3. Kampanye pemilihan umum diatur sesuai dengan asas-asas sebagai berikut:

a) Kebebasan berkampanye dalam rangka mencari dukungan;
b) Persamaan kesempatan dan perlakuan terhadap semua calon;
c) Badan-badan pemerintah tidak memihak terhadap calon-calon;
d) Transparansi dan pengawasan atas keuangan pemilihan umum.

4. Perhitungan suara untuk dijadikan mandat akan mengikuti sistem perwakilan proporsional.

5. Proses pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

6. Pengawasan atas pendaftaran pemilih dan tindakan-tindakan pemilihan merupakan tanggung jawab dari sebuah badan independen, yang mana wewenang, susunan, penataan dan tata kerjanya akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 66
(Jajak Pendapat)

1. Pemilih yang terdaftar dalam wilayah negara dapat diminta untuk menyatakan pendapatnya melalui jajak pendapat mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional.

2. Jajak pendapat akan diputuskan oleh Presiden Republik, atas usulan dari satu pertiga anggota Parlemen Nasional, dan seusai musyarawah yang disetujui oleh mayoritas dua pertiga anggota Parlemen, atau atas usulan yang beralasan layak dari Pemerintah.

3. Urusan-urusan yang di bawah wewenang eksklusif Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam UUD tidak dapat dijadikan perihal jajak pendapat.

4. Jajak pendapat hanya bersifat mengikat bila jumlah orang yang memberikan suara dalam jajak pendapat melebihi separuh dari jumlah pemilih terdaftar.

5. Tata cara jajak pendapat akan ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 67
(Badan-badan Kedaulatan)

Lembaga-lembaga kedaulatan Negara terdiri atas Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan.

Pasal 68
(Pertentangan)

1. Presiden Republik, Presiden Parlemen Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan, Jaksa Agung dan Anggota Pemerintah tidak boleh merangkap dua jabatan.

2. Undang-undang akan menentukan pertentangan-pertentangan yang lain.

Pasal 69
(Asas Pemisahan Kekuasaan)

Lembaga-lembaga kedaulatan negara, dalam hubungannya satu sama lain dan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, harus mengikuti asas pemisahan kekuasaan dan saling ketergantungan yang ditetapkan dalam UUD.

Pasal 70
(Partai Politik dan Hak Beroposisi)

1. Partai-partai politik akan mengambil bagian dalam badan-badan kekuasaan politik sesuai dengan perwakilan demokratisnya masing-masing, berdasarkan hak suara langsung dan universal.

2. Hak partai-partai politik untuk beroposisi secara demokratis, serta hak untuk diberitahukan informasi secara berkala dan langsung mengenai perkembangan dalam persoalan-persoalan utama yang menyangkut kepentingan nasional, diakui.

Pasal 71
(Penataan Pemerintahan)

1. Pemerintah pusat harus diwakili di masing-masing tingkatan pemerintahan negara.

2. Oecussi akan diatur dengan suatu kebijakan penyelenggaraan dan pengaturan ekonomi khusus.

3. Ataúro akan diberikan status ekonomi yang layak.

4. Penataan politik dan pemerintahan wilayah Republik Demokratis Timor Leste akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 72
(Pemerintah Daerah)

1. Pemerintah daerah terdiri atas badan-badan hukum yang memiliki lembaga-lembaga perwakilan, dengan tujuan untuk mengatur keikutsertaan warga masyarakat dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakatnya sendiri dan memajukan pembangunan daerah, tanpa mengesampingkan keikutsertaan Negara.

2. Penataan, wewenang, tata kerja dan susunan badan-badan pemerintah daerah akan
diatur dengan undang-undang.

Pasal 73
(Pengumuman Perundang-undangan dan Keputusan)

1. Perundang-undangan dan keputusan akan diterbitkan oleh badan-badan kedaulatan dalam Lembaran Negara.

2. Kelalaian untuk menerbitkan perundang-undangan atau keputusan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas atau keputusan-keputusan bersifat umum yang diambil oleh lembaga-lembaga kedaulatan negara atau pemerintah daerah mengakibatkannya dibatalkan dan tidak berlaku.

3. Bentuk pengumuman perundang-undangan dan keputusan-keputusan lain, dan akibat dari kelalaian tersebut, akan ditetapkan dengan undang-undang.

JUDUL II
PRESIDEN REPUBLIK

BAB I
STATUS, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 74
(Definisi)

1. Presiden Republik adalah Kepala Negara dan lambang dan penjamin kemerdekaan
nasional dan persatuan Negara serta tata kerja lancar lembaga-lembaga demokratis.

2. Presiden Republik adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Pasal 75
(Pemenuhan Persyaratan)

1. Untuk menjadi calon Presiden, warga negara Timor Leste harus memenuhi setiap, pada saat yang sama, sebagai berikut:

a) adalah warga negara asli;

b) berumur sekurang-kurangnya 35 (tigapuluh lima) tahun;

c) sehat jasmani dan rohani;

d) dicalonkan oleh sekurang-kurangnya lima ribu warga pemilih.

2. Masa jabatan Presiden Republik adalah 5 tahun dan tugasnya berakhir dengan pengambilan sumpah Presiden baru yang terpilih.

3. Masa jabatan Presiden dapat diperbarui hanya untuk satu kali masa jabatan saja.

Pasal 76
(Pemilihan)

1. Presiden Republik dipilih dalam pemilihan umum yang universal, bebas, langsung, rahasia dan pribadi.

2. Pemilihan Presiden Republik dilakukan dengan sistem berdasarkan mayoritas suara yang diberikan secara sah, tanpa menghitung suara kosong.

3. Apabila tidak ada calon yang memperoleh lebih dari separuh jumlah suara, akan diadakan pemilihan putaran kedua, pada hari ke-30 setelah pemungutan suara pertama.

4. Hanya dua calon yang memperoleh suara terbanyak akan berhak untuk ikut pemilihan putaran kedua, asal mereka tidak mengundurkan diri dari pencalonan.

Pasal 77
(Pelantikan dan Penyumpahan)

1. Presiden Republik akan diambil sumpah oleh Presiden Parlemen Nasional dan dilantik dalam suatu upacara umum di hadapan Para Anggota Parlemen Nasional dan perwakilan badan-badan kedaulatan lainnya.

2. Pelantikan akan dilakukan pada hari terakhir masa jabatan Presiden Republik demisioner atau, apabila pemilihan dilakukan karena ada lowongan, pelantikan dilangsungkan pada hari kedelapan setelah pengumuman hasil pemilihan umum.

3. Pada saat upacara penyumpahan, Presiden Republik akan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah, demi Tuhan, demi rakyat dan demi kehormatan saya bahwa saya akan melaksanakan dengan kesetiaan fungsi-fungsi yang dipercayakan kepada saya, akan menaati dan menegakkan UUD dan hukum serta mengabdikan seluruh tenaga dan pengetahuan saya untuk mempertahankan dan memantapkan kemerdekaan dan persatuan negara.”

Pasal 78
(Pertentangan)

Presiden Republik tidak diperkenankan untuk memegang jabatan politik atau jabatan umum yang lain di tingkat nasional, dan dalam keadaan apa saja, tidak diperkenankan menjalankan tugas-tugas swasta.

Pasal 79
(Tanggung jawab Pidana dan Kewajiban Konstitusional)

1. Presiden Republik memiliki kekebalan hukum dalam melakanakan fungsi-fungsinya.

2. Presiden Republik harus mempertanggungjawabkan, dihadapan Mahkamah Agung, tindak kejahatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya dan atas pelanggaran nyata dan berat terhadap kewajibannya menurut UUD.

3. Inisiatif proses ini berada di tangan parlamen atas dasar usulan dari seperlima jumlah Anggota Parlemen dan setelah musyawarah yang disetujui oleh mayoritas dua pertiga Anggotanya.

4. Sidang pleno Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan dalam waktu paling lama tigapuluh hari.

5. Putusan vonis akan mengakibatkan pemberhentian dari jabatan dan tidak berhak untuk dipilih kembali.

6. Atas kejahatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
Presiden Republik juga harus mempertanggungjawabkannya dihadapan Mahkamah Agung, dan pemberhentian dari jabatannya hanya dapat dilaksanakan apabila dijatuhkan hukuman penjara.

7. Dalam keadaan sebagaimana ditetapkan dalam ayat sebelumnya, kekebalan
akan dibatalkan atas prakarsa Parlemen Nasional, sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam ayat tiga dari pasal ini.

Pasal 80
(Ketidakhadiran)

1. Presiden Republik tidak diperkenankan untuk meninggalkan wilayah negara tanpa direstui terlebih dahulu oleh Parlemen Nasional atau Komite Tetap, bila Parlemen Nasional sedang tidak bersidang.

2. Kelalaian untuk menaati ayat 1 dari Pasal ini akan menyebabkan kehilangan jabatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal sebelumnya.

3. Perjalanan pribadi Presiden Republik yang tidak melebihi limabelas hari, tidak memerlukan perijinan dari Parlemen Nasional. Namun Presiden Republik harus memberitahukan Parlemen Nasional mengenai perjalanan demikian sebelumnya.

Pasal 81
(Pengunduran Diri dari Jabatan)

1. Presiden Republik dapat mengundurkan diri dari jabatannya melalui pemberitahuan yang disampaikan pada Parlemen Nasional.

2. Pengunduran diri menjadi resmi apabila pemberitahuannya telah diketahui oleh Parlemen Nasional, tetapi pengunduran diri tersebut tetap harus diumumkan dalam Lembaran Negara.

3. Apabila Presiden Republik mengundurkan diri dari jabatan, dia tidak akan diperkenankan untuk mencalonkan diri baik pada pemilihan presiden yang segera diadakan setelah pengunduran dirinya maupun pada pemilihan biasa yang akan diselenggarakan setelah lima tahun.

Pasal 82
(Kemangkatan, Pengunduran diri atau Kecacatan Tetap)

1. Apabila Presiden Republik mangkat, mengundurkan diri atau menyanggang cacat tetap, fungsi-fungsinya akan dijalankan sementara oleh Presiden Parlemen Nasional, yang akan dipersumpahkan oleh anggota Parlemen yang akan menjabat sebagai Presiden Parlemen Nasional sementara, dihadapan Anggota-anggota Parlemen Nasional dan wakil-wakil dari lembaga-lembaga kedaulatan lainnya.

2. Keadaan menyanggang kecacatan tetap akan dinyatakan oleh Mahkamah Agung, yang juga berwewenang untuk memastikan kemangkatan Presiden Republik dan lowongan jabatan yang merupakan akibatnya.

3. Pemilihan Presiden Republik yang baru karena mangkat, pengunduran diri atau kecacatan tetap, harus dilaksanakan dalam waktu kesembilan puluh hari setelah kejadian, setelah pernyataan atau pengumuman atas kemangkatan, pengunduran diri atau kecacatan tetap telah dikeluarkan.

4. Presiden Republik baru akan dipilih untuk masa jabatan yang baru.

5. Apabila Presiden terpilih menolak untuk memangku jabatan, atau bila mangkat atau menjadi cacat secara tetap, ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku.

Pasal 83
(Hal-hal Luar Biasa)

1. Bila kemangkatan, pengunduran diri atau kecacatan tetap terjadi dalam keadaan luar biasa misalnya kemungkinan akan ada perang atau keadaan darurat yang berkepanjangan, atau keadaan yang bersifat teknis atau nyata yang tidak dapat diatasi, sebagaimana ditentukan dengan undang-undang, yang menghalangi penyelenggaraan pemilihan Presiden Republik melalui pemilihan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 76, Presiden akan dipilih oleh Parlemen Nasional dari antara anggota-anggotanya, dalam waktu sembilan puluh hari setelah kejadian.

2. Dalam keadaan seperti disebut dalam ayat sebelumnya, Presiden Republik terpilih akan menjalankan sisa masa jabatan yang terputus dan diperkenankan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan baru.

Pasal 84
(Pergantian dan Jabatan Sementara)

1. Selama Presiden Republik berhalangan sementara, fungsi presiden akan dijalankan oleh Presiden Parlemen Nasional atau, bila Presiden Parlemen berhalangan, akan dijalankan oleh seorang pengganti.

2. Mandat parlementer Presiden Parlemen Nasional atau penggantinya, secara otomatis, ditangguhkan selama kurun waktu memegang jabatan Presiden Republik, dengan dasar sementara.

3. Fungsi parlementer pengganti Presiden Republik atau Presiden Republik sementara akan diserahkan untuk sementara kepada anggota lain sesuai dengan Tata Tertib Parlemen Nasional.

BAB II
WEWENANG

Pasal 85
(Wewenang)

Presiden Republik berwewenang dan bertanggung jawab secara eksklusif atas:

a) Mengumumkan secara resmi undang-undang dan memerintahkan penerbitan resolusi-resolusi dari Parlemen Nasional yang mengesahkan kesepakatan dan meratifikasi tratat serta perjanjian internasional;

b) Melaksanakan wewenang yang merupakan inti dari fungsi-fungsi sebagai
Panglima Angkatan Bersenjata.

c) Menggunakan hak veto atas undang-undang apa saja dalam waktu 30 hari,
terhitung mulai pada tanggal penerimaannya;

d) Mengangkat dan mengambil sumpah Perdana Menteri yang telah ditunjuk oleh partai atau koalisi partai dengan mayoritas dalam Parlemen, setelah mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional;

e) Meminta kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan peninjauan pencegahan dan peninjauan abstrak atas kesesuaian aturan-aturan dengan UUD, serta
pembenaran atas pertentangan dengan UUD yang disebabkan kelalaian;

f) Mengajukan hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan negara untuk diputuskan melalui jajak pendapat, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 66;

g) Mengumumkan keadaan perang atau keadaan darurat, dengan persetujuan Parlemen Nasional, setelah berkonsultasi dengan Dewan Negara, Pemerintah dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan;

h) Mengumumkan perang dan mewujudkan perdamaian atas usulan Pemerintah, setelah berkonsulasi dengan Dewan Negara dan Dewan Tinggi Pertahanan Keamanan,
berdasarkan persetujuan Parlemen Nasional

i) Memberikan pengampunan dan memperingankan hukuman, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

j) Menghadiahkan gelar kehormatan, tanda jasa dan piagam penghargaan, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 86
(Wewenang terhadap Hubungan dengan Badan Lain)

Terhadap hubungannya dengan badan-badan lain, Presiden Republik bertanggung jawab dan berwewenang untuk:

a) Mengetuai Dewan Tinggi Pertahanan dan Kemanan;

b) Mengetuai Dewan Negara;

c) Menetapkan tanggal pemilihan Presiden dan Parlemen Nasional,
sesuai dengan undang-undang;

d) Memohon sidang luar biasa Parlemen Nasional apabila dibenarkan karena
alasan kepentingan nasional yang mendesak;

e) Berbicara kepada Parlemen Nasional dan pada negara;

f) Membubarkan Parlemen Nasional, apabila terdapat krisis kelembagaan yang parah, yang menghalangi pembentukan Pemerintah atau pengesahan Anggaran Negara, dan yang berlangsung lebih dari enam puluh hari, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang memiliki kursi di Parlemen, dan dengan Dewan Negara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 100, agar tindakan pembubaran tidak dinyatakan tidak sah dan kemudian dibatalkan;

g) Membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri apabila programnya
ditolak dua kali secara berturut-turut oleh Parlemen Nasional;

h) Mengangkat, mempersumpahkan dan memberhentikan dari jabatan Anggota-anggota Pemerintah, atas usulan dari Perdana Menteri, berdasarkan ayat 2, Pasal 106;

i) Mengangkat dua orang anggota Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan;

j) Mengangkat Ketua Mahkamah Agung dan mempersumpahkan Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan;

k) Mengangkat Jaksa Agung untuk masa jabatan selama empat tahun;

l) Mengangkat dan memberhentikan Wakil-wakil Jaksa Agung berdasarkan ayat 6, Pasal 133;

m) Atas usulan dari Pemerintah, mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Agung Angkatan Pertahanan, Wakil Kepala Staf Agung Angkatan Pertahanan dan para Kepala Staf Angkatan Pertahanan, setelah berkonsultasi dengan Kepala Staf Agung Angkatan Pertahanan terhadap kedua pengangkatan terakhir tersebut;

n) Mengangkat lima orang Anggota Dewan Negara;

o) Mengangkat seorang anggota untuk Dewan Tinggi Kehakiman dan Dewan Tinggi
Kejaksanaan.

Pasal 87
(Wewenang Berkaitan dengan Hubungan Internasional)

Dalam bidang hubungan internasional, Presiden Republik berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Mengumumkan perang dalam keadaan penyerangan nyata atau yang akan datang dan untuk mewujudkan perdamaian, atas usulan dari Pemerintah, setelah berkonsultasi dengan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan serta atas perijinan dari Parlemen Nasional atau Komisi Tetap Parlemen;

b) Mengangkat dan memberhentikan para Duta Besar, Wakil-wakil Tetap dan Utusan-utusan Khusus, atas usulan dari Pemerintah;

c) Menerima surat-surat kepercayaan dan mengesahkan akreditasi wakil-wakil diplomatik asing;

d) Berkonsultasi dengan Pemerintah untuk melakukan proses perundingan apapun yang menuju ke penyelesaian kesepakatan-kesepakatan internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 88
(Pengumuman dan Veto)

1. Dalam waktu tiga puluh hari terhitung mulai dari tanggal diterimanya rancangan undang-undang apapun dari Parlemen Nasional, dengan tujuan untuk diumumkan secara resmi sebagai undang-undang, Presiden Republik akan mengumumkannya secara resmi atau menggunakan hak veto. Bila demikian, Presiden, berdasarkan alasan yang layak, harus menyampaikan permohonan pada Parlemen Nasional untuk meminta pertimbangan ulang atas RUU tersebut.

2. Bila Parlemen Nasional, dalam waktu sembilan puluh hari, memastikan pemberian suaranya dengan suara mayoritas mutlak dari Para Anggotanya yang menjalankan fungsi sepenuhnya, maka Presiden Republik harus mengumumkan secara resmi RUU itu dalam waktu delapan hari, terhitung mulai tanggal penerimaannya.

3. Namun demikian, mayoritas dua pertiga dari Anggota yang hadir disyaratkan untuk meratifikasi RUU dalam hal urusan-urusan yang ditetapkan dalam Pasal 95 bila mayoritas tersebut melebihi mayoritas mutlak Para Anggota yang menjalankan fungsi sepenuhnya.

4. Dalam waktu empat puluh hari setelah menerima RUU apapun dari Pemerintah atas tujuan pengumuman resmi sebagai undang-undang, Presiden Republik dapat mengumumkan dokumen tersebut dengan resmi atau menggunakan hak vetonya melalui pemberitahuan, secara tertulis, yang memuat alasan atas veto tersebut.

Pasal 89
(Wewenang Presiden Republik Sementara)

Presiden Republik sementara tidak mempunyai wewenang yang ditentukan dalam ayat f), g), h), i), j), k), l), m), n) dan o) dari Pasal 86.

BAB III

DEWAN NEGARA

Pasal 90
(Dewan Negara)

1. Dewan Negara adalah lembaga penasehat politik Presiden Republik dan dipimpin oleh Presiden sendiri.

2. Dewan Negara terdiri atas:

a) Para mantan Presiden Republik yang tidak pernah diberhentikan dari jabatannya;

b) Presiden Parlemen Nasional;

c) Perdana Menteri;

d) Lima orang warga negara yang dipilih oleh Parlemen Nasional, berdasarkan asas perwakilan proporsional, untuk masa jabatan yang sesuai dengan masa jabatan badan legislatif, asal mereka bukan anggota dari lembaga-lembaga kedaulatan;

e) Lima orang warga negera yang ditunjuk oleh Presiden Republik dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Presiden Republik, asal mereka bukan anggota dari lembaga-lembaga kedaulatan.

Pasal 91
(Wewenang, Penataan dan Tata Kerja Dewan Negara)

1. Dewan Negara berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Menyampaikan pendapatnya mengenai pembubaran Parlemen Nasional;

b) Menyampaikan pendapatnya mengenai pemberhentian Pemerintah;

c) Menyampaikan pendapatnya mengenai pengumuman perang dan perwujudan perdamaian;

d) Menyampaikan pendapatnya mengenai semua hal lain yang ditetapkan dalam UUD dan untuk memberikan nasehat kepada Presiden Republik dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya, apabila diminta oleh Presiden;

e) Menyusun Tata Tertibnya.

2. Rapat-rapat Dewan Negara tidak terbuka untuk umum.

3. Penataan dan tata kerja Dewan Negara akan ditentukan dengan undang-undang.

JUDUL III
PARLEMEN NASIONAL

BAB I
KEDUDUKAN DAN PEMILIHAN

Pasal 92
(Definisi)

Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan Republik Demokratis Timor Leste yang mewakili semua warga negara Timor Leste dan diberikan wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik.

Pasal 93
(Pemilihan dan Susunan)

1. Parlemen Nasional dipilih melalui suatu pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi.

2. Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya limapuluh dua Anggota dan sebanyak-banyaknya enampuluh lima Anggota.

3. Undang-undang akan menetapkan aturan-aturan berkaitan dengan daerah-daerah pemilih, persyaratan pemenuhan, pencalonan dan prosedur-prosedur pemilihan.

4. Masa jabatan Anggota Parlemen Nasional adalah lima tahun.

Pasal 94
(Kekebalan)

1. Anggota Parlemen Nasional tidak wajib mempertanggungjawabkan, dalam persidangan perdata, pidana atau disipliner, suara dan pendapat-pendapat yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya;

2. Kekebalan parlementer dapat dicabut berdasarkan Tata Tertib Parlemen Nasional.

BAB II
WEWENANG

Pasal 95
(Wewenang Parlemen Nasional)

1. Parlemen Nasional berwewenang dan bertanggung jawab untuk membuat undang-undang mengenai persoalan-persoalan dasar yang menyangkut kebijakan dalam dan luar negeri.

2. Parlemen Nasional, secara eksklusif, berwewenang dan bertanggung jawab untuk membuat undang-undang mengenai:

a) Perbatasan Republik Demokratis Timor Leste, sesuai dengan Pasal 4;

b) Perbatasan perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif dan hak Timor Leste atas daerah sekitarnya dan landasan kontinental;

c) Lambang-lambang negara, sesuai dengan ayat 2 Pasal 14;

d) Kewarganegaraan;

e) Hak-hak, kebebasan dan jaminan;

f) Kedudukan dan kemampuan individu, hukum keluarga dan hukum kewarisan;

g) Pembagian wilayah;

h) Undang-undang tentang pemilihan umum dan sistem jajak pendapat;

i) Partai-partai politik dan perkumpulan politik;

j) Kedudukan para Anggota Parlemen Nasional

k) Kedudukan pemegang jabatan dalam lembaga-lembaga negara;

l) Dasar-dasar sistem pendidikan;

m) Dasar-dasar sistem kesehatan dan jaminan sosial;

n) Penangguhan jaminan sesuai dengan UUD dan pengumuman keadaan perang dan keadaan darurat;

o) Kebijakan Pertahanan dan Keamanan;

p) Kebijakan perpajakan;

q) Sistem penganggaran.

3. Parlemen Nasional juga berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Meratifikasi pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan pemilihan Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan;

b) Mempertimbangkan laporan kemajuan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah;

c) Memilih seorang anggota untuk Dewan Tinggi Kehakiman dan
Dewan Tinggi Kejaksaan;

d) Mempertimbangkan Rencana Negara dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara dan laporan pelaksanaannya;

e) Mengawasi pelaksanan anggaran negara;

f) Mengesahkan dan membatalkan kesepakatan-kesepakatan serta meratifikasi tratat dan perjanjian internasional;

g) Memberikan pengampunan;

h) Merestui lawatan Presiden Republik dalam rangka kunjungan kenegaraan;

i) Mengesahkan Peninjauan Kembali terhadap UUD dengan mayoritas dua pertiga dari Anggota Parlemen;

j) Mengijinkan dan memastikan pengumuman keadaan perang atau keadaan darurat;

k) Mengusulkan kepada Presiden Republik agar jajak pendapat diadakan atas hal-hal yang menyangkut kepentingan negara.

4. Juga merupakan wewenang dan tanggung jawab Parlemen Nasional untuk:

a) Mengangkat Presiden Parlemen dan anggota-anggota Kursi lainnya;

b) Mengangkat lima orang anggota Dewan Negara;

c) Menyusun dan mengesahkan Tata Tertib Parlemen;

d) Membentuk Komite Tetap dan mendirikan komite-komite Parlemen yang lain.

Pasal 96
(Perijinan Legislatif)

1. Parlemen Nasional dapat mengijinkan Pemerintah untuk membuat undang-undang mengenai hal-hal sebagai berikut:

a) Definisi kejahatan, hukuman, upaya pengamanan dan masing-masing persyaratannya;

b) Definisi prosedur hukum perdata dan hukum pidana;

c) Penataan kehakiman dan kedudukan kehakiman;

d) Aturan dan peraturan umum untuk kepegawaian negeri, kedudukan pegawai negeri dan tanggung jawab Negara;

e) Dasar-dasar umum untuk penataan pemerintahan umum;

f) Sistem moneter;

g) Sistem perbankan dan keuangan;

h) Definisi dasar-dasar kebijakan perlindungan lingkungan hidup
dan pembangunan yang berkesinambungan;

i) Aturan dan peraturan umum untuk penyiaran radio dan televisi dan media massa lainnya;

j) Pengabdian militer atau kewajiban warga negara;

k) Aturan dan peraturan umum bagi penuntutan resmi dan penyitaan atas kepentingan umum;

l) Cara dan bentuk intervensi, penyitaan, nasionalisasi dan pengswastaan
sarana penghasilan dan tanah atas alasan kepentingan umum, serta persyaratan untuk penetapan ganti rugi berkaitan dengan hal-hal tersebut.

2. Undang-undang mengenai Perijinan Legislatif akan menentukan pokok, pengertian, ruang lingkup dan masa berlakunya perijinan tersebut, dan perijinan tersebut dapat diperbarui.

3. Undang-undang mengenai Perijinan Legislatif tidak dapat digunakan lebih dari satu kali dan tidak berlaku lagi ketika Pemerintah diberhentikan, dengan berakhirnya masa legislatif atau dengan pembubaran Parlemen Nasional.

Pasal 97
(Memprakarsai Undang-undang)

1. Wewenang untuk memprakarsai undang-undang dimiliki oleh:

a) Anggota Parlemen;

b) Fraksi-fraksi dalam Parlemen;

c) Pemerintah.

2. Tidak boleh mengajukan rancangan undang-undang, konsep undang-undang atau amandemen yang menyangkut, dalam suatu tahun anggaran yang sedang berjalan, penambahan pengeluaran Negara atau pengurangan pendapatan Negara yang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau Anggaran Pembetulan.

3. RUU dan konsep undang-undang yang ditolak tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan legislatif yang sama ketika telah dimejakan.

4. RUU dan konsep undang-undang yang tidak ditanggapi, tidak perlu diajukan ulang pada masa persidangan berikutnya, kecuali dalam hal berakhirnya masa pembuatan undang-undang.

5. Konsep undang-undang tidak berlaku lagi pada saat pemberhentian Pemerintah.

Pasal 98
(Pertimbangan Parlemen atas Undang-undang)

1. Undang-undang selain dari yang telah disetujui dengan wewenang legislatif eksklusif Pemerintah dapat diajukan untuk dipertimbangkan oleh Parlemen Nasional, dengan tujuan untuk membatalkan keberlakuannya atau untuk diamandemen, atas permintaan melalui petisi dari seperlima Anggota Parlemen, dalam waktu tiga puluh hari setelah diumumkan. Kerangka waktu ini tidak mencakup hari-hari reses Parlemen Nasional.

2. Parlemen Nasional dapat menangguhkan, sebagian atau secara menyeluruh, berlakunya suatu undang-undang sampai dipertimbangkan.

3. Penangguhan tidak akan berlaku lagi setelah Parlemen Nasional telah mengadakan 10 sidang pleno tanpa mengambil keputusan akhir.

4. Apabila disyahkan pemberhentian keberlakuan, undang-undang tersebut tidak berlaku lagi, terhitung mulai tanggal pengumuman resolusi tersebut dalam Lembaran Negara, dan tidak dapat diumumkan kembali pada masa persidangan yang sama.

5. Proses Pertimbangan Parlemen atas Undang-undang akan berakhir bila, setelah suatu undang-undang telah diserahkan untuk dipertimbangkan, Parlemen Nasional tidak mengambil keputusan atasnya, atau, bila telah memutuskan untuk mengamandemennya, tidak menyetujui undang-undang untuk melakukan demikian sebelum berakhirnya masa persidangan legislatif yang sedang berlangsung, asal limabelas sidang pleno telah diadakan.

BAB III
PENATAAN DAN TATA KERJA

Pasal 99
(Masa Pembuatan Undang-undang)

1. Masa pembuatan undang-undang terdiri atas lima masa persidangan legislatif, dan setiap persidangan legislatif akan berlangsung selama satu tahun.

2. Masa biasa untuk menjalankan fungsi Parlemen Nasional akan ditentukan oleh Tata Tertib.

3. Parlemen Nasional bersidang pada dasar berkala menyusul pemberitahuan dari Presidennya.

4. Parlemen Nasional menyelenggarakan sidang istimewa apabila ditentukan oleh Komite Tetap, atas permintaan sepertiga Anggota Parlemen atau atas pemberitahuan dari Presiden Republik dengan tujuan untuk menghadapi hal-hal tertentu.

5. Dalam hal pembubaran, Parlemen Nasional yang terpilih akan mulai masa pembuatan undang-undang yang baru, yang masa tugasnya ditambah dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persidangan legislatif yang masih berlangsung pada saat pemilihan umum.

Pasal 100
(Pembubaran)

1. Parlemen Nasional tidak dapat dibubarkan selama enam bulan setelah pemilihannya, selama semester terakhir masa jabatan Presiden Republik, atau selama keadaan perang atau keadaan darurat, sebab bila demikian, tindakan pembubaran itu dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak syah.

2. Pembubaran Parlemen tidak mempengaruhi kelanjutan anggotanya dalam jabatannya, sampai dengan sidang pertama Parlemen Nasional setelah pemilihan umum berikutnya.

Pasal 101
(Kehadiran Anggota Pemerintah)

1. Anggota Pemerintah berhak menghadiri rapat pleno Parlemen Nasional dan dapat maju untuk berbicara sebagaimana ditetapkan dalam Tata Tertib.

2. Persidangan akan ditetapkan di mana anggota Pemerintah harus hadir guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Para Anggota Parlemen sesuai dengan Tata Tertib.

3. Parlemen Nasional atau Komite-komite Parlemen dapat meminta keikutsertaan anggota-anggota Pemerintah dalam sidangnya.

BAB IV
KOMITE TETAP

Pasal 102
(Komite Tetap)

1. Komite Tetap akan bersidang ketika Parlemen Nasional bubar atau selama masa reses serta dalam keadaan lain yang ditetapkan dalam UUD.

2. Komite Tetap akan dipimpin oleh Presiden Parlemen Nasional dan akan terdiri atas Wakil-wakil Presiden dan Para Anggota Parlemen yang ditunjuk oleh Partai Politik yang menduduki kursi dalam Parlemen, sesuai dengan perwakilannya masing-masing.

3. Komite Tetap berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Umum;

b) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan Komite-komite Parlemen Nasional;

c) Memprakarsai pemanggilan Parlemen Nasional, apabila dianggap perlu;

d) Mempersiapkan dan mengorganisir sidang-sidang Parlemen Nasional;

e) Memberikan persetujuannya berkaitan dengan perlawatan Presiden Republik sesuai dengan Pasal 80;

f) Membimbing hubungan antara Parlemen Nasional dan parlemen-parlemen serta lembaga-lembaga serupa dari negara lain;

g) Mengijinkan pengumuman keadaan perang atau keadaan darurat.

JUDUL IV
PEMERINTAH

BAB I
DEFINISI DAN SUSUNAN

Pasal 103
(Definisi)

Pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengarahan dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan Pemerintahan Umum tertinggi.

Pasal 104
(Susunan)

1. Pemerintah terdiri atas Perdana Menteri, para Menteri dan para Sekretaris Negara.

2. Pemerintah dapat mempunyai satu atau lebih Wakil Perdana Menteri dan Wakil Menteri.

3. Jumlah, nama dan wewenang Kementerian-kementerian dan Sekretariat-sekretariat Negara akan ditetapkan dengan undang-undang Pemerintah.

Pasal 105
(Dewan Menteri)

1. Dewan Menteri terdiri atas Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, jika ada, dan para Menteri.

2. Dewan Menteri akan dipanggil dan diketuai oleh Perdana Menteri.

3. Para Wakil Menteri, jika ada, dan para Sekretaris Negara dapat diharuskan untuk menghadiri rapat Dewan Menteri, tanpa berhak memberikan suara,.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 106
(Pengangkatan)

1. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional.

2. Anggota-anggota Pemerintah lainnya akan diangkat oleh Presiden Republik atas usulan Perdana Menteri.

Pasal 107
(Tanggung jawab Pemerintah)

Pemerintah bertanggung jawab kepada Presiden Republik dan pada Parlemen Nasional atas pengarahan dan pelaksanaan kebijakan dalam dan luar negeri, sesuai dengan UUD dan undang-undang lainnya.

Pasal 108
(Program Pemerintah)

1. Setelah diangkat, Pemerintah harus menyusun programnya, yang mencakup tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, tindakan-tindakan yang akan diambil dan garis pedoman-garis pedoman politik utama untuk diikuti dalam bidang-bidang kegiatan pemerintah.

2. Setelah disetujui oleh Dewan Menteri, Perdana Menteri akan, dalam waktu paling lama tiga puluh hari seusai pelantikan Pemerintah, mengajukan Program Pemerintah pada Parlemen Nasional untuk dipertimbangkan.

Pasal 109
(Pertimbangan atas Program Pemerintah)

1. Program Pemerintah akan diajukan pada Parlemen Nasional untuk dipertimbangkan. Jika Parlemen Nasional sedang tidak bersidang, maka wajib dipanggil untuk melaksanakan hal ini.

2. Perdebatan mengenai program Pemerintah tidak boleh berlangsung lebih dari lima hari dan, sebelum penutupan, kelompok parlemen apapun dapat menyatakan penolakannya atau Pemerintah dapat meminta persetujuan atas mosi percaya.

3. Penolakan program Pemerintah membutuhkan suara mayoritas mutlak dari Anggota-anggota yang sedang bertugas.

Pasal 110
(Permintaan mosi percaya)

Pemerintah dapat meminta Parlemen Nasional untuk melakukan pemungutan suara atas mosi percaya mengenai suatu pernyataan kebijakan umum atau atas hal apa saja yang menyangkut kepentingan negara.

Pasal 111
(Mosi tidak percaya)

1. Atas usulan seperempat Anggota yang sedang bertugas, Parlemen Nasional dapat mengajukan mosi tidak percaya pada Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan programnya atau atas hal-hal yang menyangkut kepentingan negara.

2. Jika mosi tidak percaya tidak disetujui, yang menandatanganinya tidak diperkenankan untuk mengajukan mosi tidak percaya lain selama masa sidang yang sama.

Pasal 112
(Pemberhentian Pemerintah)

1. Pemerintah diberhentikan bila:

a) Masa pembuatan undang-undang yang baru mulai;

b) Presiden Republik menerima pengunduran diri dari Perdana Menteri;

c) Perdana Menteri mangkat atau menyanggang kecacatan tetap;

d) Program Pemerintah ditolak untuk kedua kali secara berturut-turut;

e) Tidak dikabulkan suatu mosi percaya;

f) Mosi tidak percaya disetujui oleh mayoritas mutlak dari Para Anggota yang sedang bertugas.

2. Presiden Republik hanya dapat memberhentikan Perdana Menteri sesuai dengan keadaan yang ditetapkan dalam pasal sebelumnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Negara, dan apabila tindakan tersebut dianggap penting untuk menjamin agar fungsi-fungsi lembaga-lembaga demokratis dapat berjalankan seperti biasa.

Pasal 113
(Tanggung jawab Pidana Anggota Pemerintah)

1. Apabila seorang Anggota Pemerintah dituntut atas suatu kejahatan pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara selama dua tahun ke atas, ia harus diberhentikan dari jabatannya agar proses hukum dapat dijalankan;

2. Apabila seorang Anggota Pemerintah dituntut atas kejahatan pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara sampai dengan dua tahun, Parlemen Nasional dapat memutuskan apakah anggota Pemerintah yang bersangkutan harus diberhentikan agar proses hukum dapat dijalankan.

Pasal 114
(Kekebalan Bagi Anggota Pemerintah)

Anggota Pemerintah siapapun tidak dapat ditahan atau dipenjarakan tanpa persetujuan dari Parlemen Nasional, kecuali bila tertangkap basah atas tindak kejahatan yang hukuman maksimumnya adalah hukuman penjara yang melebihi dua tahun.

BAB III
WEWENANG

Pasal 115
(Wewenang Pemerintah)

1. Pemerintah berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum negara, setelah diabsahan oleh Parlemen Nasional;

b) Menjamin penggunaan hak dan kebebasan asasi warga negara;

c) Menjamin ketertiban umum dan disiplin sosial;

d) Menyiapkan Garis Besar Haluan Negara dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara serta melaksanakannya, setelah diabsahkan oleh Parlemen Nasional;

e) Mengatur kegiatan-kegiatan sektor-sektor ekonomi dan sosial;

f) Mempersiapkan dan merundingkan tratat dan kesepakatan dan
membuat, mengesahkan, mengambil bagian dalam dan membatalkan
kesepakatan-kesepakatan internasional yang di luar wewenang Parlemen
Nasional atau Presiden Republik;

g) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri;

h) Menjamin perwakilan Republik Demokratis Timor Leste dalam hubungan internasional;

i) Membimbing sektor-sektor sosial dan ekonomi Negara;

j) Membimbing kebijakan ketenagakerjaan dan jaminan sosial;

k) Menjamin pembelaan dan pemantapan bidang umum serta kepemilikan Negara;

l) Mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kementerian-kementerian serta lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab pada Dewan Menteri;

m) Memajukan pembangunan sektor koperasi dan dukungan untuk penghasilan rumah tangga;

n) Mendukung usaha swasta;

o) Mengambil langkah dan mengusahakan semua pengaturan yang diperlukan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial, dan agar memenuhi kebutuhan masyarakat Timor Leste;

p) Melaksanakan wewenang lain sebagaimana ditetapkan dengan UUD atau undang-undang lainnya.

2. Pemerintah berwewenang dan bertanggung jawab menjamin hubungan dengan badan-badan lain untuk:

a) Mengajukan rancangan undang-undang dan konsep resolusi pada Parlemen Nasional;

b) Mengusulkan pengumuman perang atau perwujudan perdamaian kepada Presiden Republik;

d) Mengusulkan pengumuan keadaan perang atau keadaan darurat kepada Presiden Republik;

e) Mengusulkan pelaksanaan jajak pendapat atas hal-hal yang menyangkut kepentingan negara kepada Presiden Republik;

e) Mengusulkan pengangkatan para Duta Besar, para Wakil Tetap dan Utusan-Utusan Khusus kepada Presiden Republik;

3. Pemerintah mempunyai wewenang legislatif eksklusif atas urusan yang menyangkut penataan dan dan tata kerjanya sendiri, serta atas penyelenggaraan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 116
(Wewenang Dewan Menteri)

Dewan Menteri berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Menentukan garis pedoman-garis pedoman umum dari kebijakan pemerintah serta menentukan pelaksanaannya;

b) Mempertimbangkan permohonan mosi percaya dari Parlemen Nasional;

c) Mengesahkan rancangan undang-undang dan usulan resolusi;

d) Mengesahkan undang-undang, serta kesepakatan-kesepakatan internasional yang tidak disyaratkan untuk diserahkan pada Parlemen Nasional;

e) Mengesahkan tindakan Pemerintah yang menyangkut penambahan atau pengurangan pendapatan atau pengeluaran umum;

f) Mengesahkan rencana-rencana.

Pasal 117
(Wewenang Anggota Pemerintah)

1. Perdana Menteri berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Memimpin Pemerintah;

b) Mengetuai Dewan Menteri;

c) Membimbing dan mengarahkan kebijakan umum Pemerintah dan mengkoordinasikan kegiatan semua Menteri, tanpa mengurangi tanggung jawab dari
setiap Menteri atas Departemen Pemerintahnya masing-masing;

d) Tetap melaporkan kepada Presiden Republik urusan yang menyangkut kebijakan Pemerintah dalam dan luar negeri;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh UUD dan oleh
undang-undang lainnya.

2. Para Menteri berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk masing-masing Kementerian;

b) Menjamin hubungan antara Pemerintah dengan badan-badan Negara lainnya dalam bidang tanggung jawab Kementerian;

3. Peraturan-Peraturan Pemerintah harus ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri-menteri yang berwewenang atas masing-masing tugasnya.

JUDUL V
PENGADILAN

BAB I
PENGADILAN DAN KEHAKIMAN

Pasal 118
(Yurisdiksi)

1. Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menegakkan keadilan, atas nama rakyat.

2. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pengadilan berhak memperoleh bantuan dari aparat pemerintah lainnya.

3. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan berada di atas putusan pihak berwewenang apapun lainnya.

Pasal 119
(Kemandirian)

Pengadilan adalah mandiri dan hanya tunduk pada UUD dan hukum.

Pasal 120
(Peninjauan Kembali atas Pertentangan dengan UUD)

Pengadilan tidak diperkenankan menerapkan aturan yang bertentangan dengan UUD atau asas-asas yang terkandung didalamnya.

Pasal 121
(Hakim)

1. Yurisdiksi secara eksklusif dimiliki oleh para hakim yang dilantik sesuai dengan undang-undang.

2. Dalam pelaksanaan tugasnya, para hakim adalah mandiri dan hanya tunduk pada UUD, hukum dan hati nuraninya.

3. Para hakim diberikan jaminan atas jabatan tetap dan tidak dapat dipindahkan, diskors, dipensiunkan atau diberhentikan dari jabatannya, kecuali bila ditetapkan dengan undang-undang.

4. Untuk menjamin kemandiriannya, para hakim tidak dapat diharuskan mempertanggungjawabkan putusan-putusannya, kecuali dalam keadaan yang ditetapkan dengan undang-undang.

5. Undang-undang mengatur penataan kehakiman serta kedudukan hakim pengadilan.

Pasal 122
(Pelarangan Merangkap Dua Jabatan)

Para hakim yang sedang bertugas tidak diperkenankan untuk menjalankan fungsi lain, baik yang umum maupun swasta, kecuali pengajaran atau penelitian ilmiah hukum, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 123
(Golongan-golongan Pengadilan)

1. Golongan pengadilan di Republik Demokratis Timor Leste adalah sebagai berikut:

a) Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnya;

b) Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan serta pengadilan-pengadilan administrasi tingkat pertama lainnya;

c) Pengadilan militer.

2. Tidak diperkenankan adanya pengadilan luar biasa dan tidak akan ada pengadilan khusus untuk mengadili jenis-jenis kejahatan pidana tertentu.

3. Diperkenakan adanya Pengadilan Kelautan/ Maritim dan Pengadilan Arbitrase.

4. Undang-undang akan menentukan pembentukan, penataan dan tata kerja pengadilan-pengadilan yang ditetapkan dalam ayat-ayat sebelumnya.

5. Undang-undang dapat melembagakan sarana dan ulah penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pasal 124
(Mahkamah Agung)

1. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan penjamin keseragaman penegekan hukum, dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara.

2. Mahkamah Agung juga berwewenang dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan atas urusan hukum, serta urusan yang berkaitan dengan UUD dan pemilihan.

3. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden Republik dari antara para hakim Mahkamah Agung untuk masa jabatan empat tahun.

Pasal 125
(Tata Kerja dan Susunan)

1. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya:

a) Dalam bagian-bagian, seperti pengadilan tingkat pertama, sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang;

b) Secara paripurna, seperti pengadilan tingkat kedua dan yang tunggal, dalam keadaan yang secara khusus ditentukan dengan undang-undang.

2. Mahkamah Agung terdiri atas hakim-hakim karier, hakim-hakim dari Kejaksaan atau pakar-pakar hukum yang keahliannya diakui, dalam jumlah yang akan ditentukan dengan undang-undang, sebagai berikut:

a) Satu orang dipilih oleh Parlemen Nasional;

b) Sedangkan yang lainnya ditunjuk oleh Dewan Tinggi Kehakiman.

Pasal 126
(Wewenang berkaitan dengan UUD dan pemilihan)

1. Mahkamah Agung berwewenang dan bertanggung jawab, atau urusan hukum dan urusan yang berkaitan dengan UUD untuk:

a) Meninjau kembali dan mengeluarkan pernyataan atas pertentangan dengan UUD dan ketidakabsahan dari tindakan-tindakan normatif dan legislatif oleh badan-badan Negara;

b) Menyediakan pembenaran sebelumnya atas keabsahan dan kesesuaian dengan UUD daripada undang-undang dan jajak pendapat;

c) Memeriksa pertentangan dengan UUD yang disebabkan kelalaian;

d) Memutuskan, sebagai pengadilan banding, atas pengesampingan norma-norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh pengadilan-pengadilan tinggi;

e) Memeriksa keabsahan pembentukan partai-partai politik dan koalisi-koalisinya serta memerintahkan pendaftaran atau pembubarannya, berdasarkan UUD dan undang-undang.

f) Melaksanakan semua wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD atau undang-undang.

2. Mahkamah Agung berwewenang dan bertanggung jawab, dalam bidang khusus pemilihan untuk:

a) Membenarkan persyaratan hukum yang ditentukan bagi calon jabatan Presiden Republik;

b) Mengesahkan sebagai tindakan terakhir keteraturan dan keabsahan daripada tindakan-tindakan proses pemilihan, sesuai dengan masing-masing undang-undang yang bersangkutan;

c) Mengesahkan dan mengumumkan hasil pemilihan umum.

Pasal 127
(Pemenuhan Persyaratan)

1. Hanya hakim-hakim karier atau hakim-hakim dari Kejaksaan Umum atau pakar-pakar hukum yang diakui prestasinya yang berkewarganegaraan Timor Leste dapat menjadi anggota Mahkamah Agung.

2. Di samping persyaratan yang disebut dalam ayat sebelumnya, undang-undang dapat menentukan persyaratan yang lain.

Pasal 128
(Dewan Tinggi Kehakiman)

1. Dewan Tinggi Kehakiman adalah badan pengelolaan dan disipliner hakim-hakim pengadilan dan badan tersebut berwewenang dan bertanggung jawab untuk mengangkat, menugaskan, memindahkan dan menaikkan kedudukan para hakim.

2. Dewan Tinggi Kehakiman akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dan keanggotaannya akan sebagai berikut:

a) Seorang yang ditunjuk oleh Presiden Republik;

b) Seorang yang dipilih oleh Parlemen Nasional;

c) Seorang yang ditunjuk oleh Pemerintah;

d) Seorang yang dipilih dari antara para hakim pengadilan, dan oleh para hakim.

3. Wewenang, penataan dan tata kerja Dewan Tinggi Kehakiman akan diatur dengan Undang-undang.

Pasal 129
(Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan)

1. Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan adalah badan tertinggi dalam hirarki pengadilan administrasi, perpajakan dan pemeriksaan keuangan, tanpa mengurangi wewenang Mahkamah Agung.

2. Ketua Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh dan dari antara para hakim untuk masa jabatan empat tahun.

3. Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan berwewenang dan bertanggung jawab, sebagai tingkat persidangan tunggal, untuk memantau keabsahan pengeluaran umum dan untuk memeriksa pembukuan Negara.

4. Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan dan Pemeriksaan Keuangan serta pengadilan administrasi dan perpajakan tingkat pertama berwewenang dan bertanggung jawab untuk:

a) Memutuskan perkara-perkara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan legal, perpajakan dan administratif;

b) Memutuskan banding yang bersifat menentang terhadap putusan badan-badan Negara, masing-masing pemegang jabatan dari badan-badan yang bersangkutan serta aparat-aparatnya;

c) Menjalankan tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 130
(Pengadilan Militer)

1. Pengadilan militer berwewenang dan bertanggung jawab untuk mengadili, di tingkat pertama, kejahatan-kejahatan yang bersifat militer.

2. Wewenang, penataan, susunan dan tata kerja pengadilan militer akan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 131
(Persidangan Pengadilan)

Persidangan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali bila sidang pengadilan yang bersangkutan menentukan sebaliknya dengan alasan yang layak, untuk menjaga martabat pribadi, susila umum dan keamanan negara, atau untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya secara lancar.

BAB II
KEJAKSAAN

Pasal 132
(Fungsi dan Kedudukan)

1. Kejaksaan bertanggung jawab untuk mewakili Negara, mendakwakan, menjamin pembelaan kalangan usia muda, orang yang tidak hadir dan orang cacat, untuk membela keabsahan demokratis, dan memajukan penegakan hukum.

2. Kejaksaan merupakan badan yang terdiri atas pegawai-pegawai hukum, yang digolongkan menurut hirarki tertentu, dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan harus mengikuti patokan keabsahan, obyektivitas dan ketidak berpihakan, serta tunduk pada petunjuk dan perintah sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

4. Kejaksaan diatur dengan undang-undangnya sendiri, dan hanya dapat diskors, dipensiunkan atau diberhentikan sesuai dengan keadaan yang ditentukan dengan undang-undang tersebut.

5. Kantor Kejaksaan Agung berwewenang dan bertanggung jawab untuk pengangkatan, penugasan, pemindahan dan promosi para jaksa penuntut umum dan untuk melaksanakan tindakan-tindakan disipliner .

Pasal 133
(Kejaksaan Agung)

1. Kejaksaan Agung adalah badan tertinggi dalam Kejaksaan, dan susunan dan wewenangnya akan ditentukan dengan undang-undang.

2. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang, apabila tidak berada di tempat atau berhalangan bertindak, akan diganti sesuai dengan undang-undang.

3. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden Republik untuk masa jabatan empat tahun, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang.

4. Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Kepala Negara dan harus menyerahkan laporan tahunan kepada Parlemen Nasional.

5. Jaksa Agung dapat meminta pada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan pernyataan yang secara umum bersifat mengikat, atas ketidaksesuaian dengan UUD daripada undang-undang apa saja, dalam tiga contoh nyata.

6. Wakil-wakil Jaksa Agung akan diangkat, dipecat dan diberhentikan dari jabatan oleh Presiden Republik setelah berkonsultasi dengan Dewan Tinggi Kejaksaan.

Pasal 134
(Dewan Tinggi Kejaksaan Umum)

1. Dewan Tinggi Kejaksaan Umum merupakan bagian inti dari dinas Kejaksaan Agung.

2. Dewan Tinggi Kejaksaan Umum akan dipimpin oleh Jaksa Agung dan keanggotaannya akan terdiri atas:

a) Seorang yang ditunjuk oleh Presiden Republik;

b) Seorang yang dipilih oleh Parlemen Nasional;

c) Seorang yang ditunjuk oleh Pemerintah;

d) Seorang yang dipilih dari antara dan oleh para hakim dari Kejaksaan Umum.

3. Wewenang, penataan dan tata kerja Dewan Tinggi Kejaksaan Umum akan ditentukan dengan undang-undang.

BAB III
PENGACARA

Pasal 135
(Pengacara)

1. Bantuan hukum dan kehakiman merupakan kepentingan sosial, dan para pengacara dan pembela harus berpatokan pada asas tersebut.

2. Peranan utama para pengacara dan pembela adalah untuk menyumbang pada penyelenggaraan peradilan yang baik dan penjagaan hak dan kepentingan sah warga negara.

3. Kegiatan pengacara akan diatur dengan undang-undang.

Pasal 136
(Jaminan dalam Kegiatan Pengacara)

1. Negara harus, sesuai dengan undang-undang, menjamin bahwa tidak boleh ada gangguan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persidangan hukum. Penggeledahan, penyitaan, pendaftaran atau tindakan-tindakan pengadilan lain tidak akan diperbolehkan tanpa kehadiran hakim yang berwenang dan, bila mungkin, kehadiran pengacara yang bersangkutan.

2. Para pengacara berhak untuk menghubungi, secara pribadi dengan jaminan kerahasiaan, klien-kliennya khususnya apabila klien-kliennya berada dalam tahanan atau tangkapan dalam penjara sipil atau militer.

JUDUL VI
PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 137
(Asas Dasar Pemerintahan Umum)

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum, dengan menghormati hak dan kepentingan layak warga negara dan badan-badan UUD.

2. Pemerintahan Umum akan disusun agar mencegah birokrasi yang berlebihan, menyediakan pelayanan kepada rakyat yang lebih mudah digunakan dan menjamin masukan dari orang-orang yang tertarik akan pengelolaannya secara efisien.

3. Undang-undang akan menetapkan hak dan jaminan warga negara, yaitu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mungkin dapat mempengaruhi hak-hak dan kepentingan-kepentingan layak mereka.

BAGIAN IV
PENATAAN EKONOMI DAN KEUANGAN

JUDUL I
ASAS-ASAS UMUM

Pasal 138
(Penataan Ekonomi)

Penataan ekonomi Timor Leste akan berdasarkan campuran dari bentuk-bentuk ekonomi kemasyarakatan dengan ekonomi bebas dan ekonomi pengelolaan perusahaan secara bebas, serta pada keberadaan sejajar dari sektor umum, sektor swasta, sektor koperasi dan sosial, atas kepemilikan sarana penghasilan.

Pasal 139
(Sumber Daya Alam)

1. Sumber daya yang terdapat di tanah, lapisan bawah tanah, perairan wilayah, landasan kontinental serta zona ekonomi eksklusif yang merupakan bagian inti ekonomi, dimiliki oleh Negara dan harus digunakan secara adil dan merata, sesuai dengan kepentingan negara.

2. Syarat-syarat pemanfaatan sumber daya alam yang disebut pada ayat 1 di atas harus memungkinkan pembentukan cadangan keuangan wajib, sesuai dengan undang-undang.

3. Pemanfaatan sumber daya alam harus melestarikan keseimbangan ekologis
dan menghindari dari kerusakan ekosistem-ekosistem.

Pasal 140
(Penanaman modal)

Negara harus memajukan penanaman modal nasional dan menciptakan keadaan untuk menarik penanaman modal asing dengan mempertimbangkan kepentingan negara, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 141
(Tanah)

Kepemilikan, penggunaan dan pembangunan tanah, sebagai salah satu unsur dari penghasilan ekonomi, akan diatur dengan undang-undang.

JUDUL II
SISTEM KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

Pasal 142
(Sistim Keuangan)

Susunan sistem keuangan akan diatur dengan undang-undang dengan cara yang mendorong penabungan, pengumpulan dan jaminan tabungan, dan akan disediakan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Pasal 143
(Bank Pusat)

1. Negara harus mendirikan sebuah bank pusat nasional yang akan bertanggung jawab atas baik penentuan maupun pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan.

2. Bank Pusat dan hubungannya dengan Parlemen Nasional dan Pemerintah akan ditentukan dengan undang-undang, dengan tetap menjaga kemandirian pengelolaan lembaga keuangan tersebut.

3. Bank Pusat akan memiliki wewenang eksklusif untuk mengeluarkan mata uang nasional.

Pasal 144
(Sistem Perpajakan)

1. Negara harus menetapkan suatu sistem perpajakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan Negara serta pembagian penghasilan dan kekayaan negara secara adil.

2. Sistem Perpajakan akan ditetapkan dengan undang-undang yang menentukan kewajiban membayar pajak, keuntungan yang didapat dari pajak dan jaminan bagi para wajib pajak.

Pasal 145
(Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara)

1. Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara akan disusun oleh Pemerintah dan diabsahkan oleh Parlemen Nasional;

2. Undang-undang Anggaran harus menyediakan, atas dasar efisiensi dan efektivitas, uraian pendapatan dan pengeluaran Negara, serta menjamin tidak terjadinya penyimpangan dana secara rahasia.

3. Pelaksanaan Anggaran akan diawasi oleh Pengadilan Tinggi Administrasi, Perpajakan, dan Pemeriksaan Keuangan serta oleh Parlemen Nasional.

BAGIAN V
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Pasal 146
(Angkatan Pertahanan)

1. Angkatan Pertahanan Timor Leste, FALINTIL-FDTL, yang hanya terdiri atas warga negara nasional, bertanggung jawab atas penyediaan pertahanan militer bagi Republik Demokratis Timor Leste dan akan memiliki sistem penataan tunggal untuk seluruh wilayah nasional.

2. FALINTIL-FDTL akan menjamin kemerdekaan nasional, kesatuan wilayah serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap bentuk penyerangan atau ancaman dari luar, dengan tetap menghormati aturan UUD.

3. FALINTIL-FDTL tidak memihak dan akan menaati badan-badan kedaulatan yang berwenang sesuai dengan UUD dan hukum, serta tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan politik.

Pasal 147
(Kepolisian dan Angkatan Keamanan)

1. Polisi akan membela keabsahan demokratis dan menjamin keamanan dalam negeri bagi semua warga negara dan akan bersifat sama sekali tidak memihak.

2. Pencegahan kejahatan wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

3. Undang-undang akan menetapkan aturan dan peraturan bagi kepolisian dan angkatan keamanan lainnya.

Pasal 148
(Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan)

1. Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan adalah badan penasehat bagi Presiden Republik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan kedaulatan.

2. Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan akan diketuai oleh Presiden Republik dan akan meliputi unsur-unsur sipil dan militer, dengan jumlah anggota sipil yang lebih tinggi daripada jumlah anggota militer.

3. Susunan, penataan dan tata kerja Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan akan ditetapkan dengan undang-undang.

BAGIAN VI
JAMINAN DAN PENINJAUAN KEMBALI UUD

JUDUL I
JAMINAN UUD

Pasal 149
(Peninjauan sebelumnya atas Kesesuaian dengan UUD)

1. Presiden Republik dapat meminta pada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan sebelumnya atas kesesuaian dengan UUD dari undang-undang apapun yang diserahkan kepada Presiden Republik untuk diumumkan secara resmi.

2. Peninjauan sebelumnya atas kesesuaian pada UUD, yang bersifat mencegah, dapat diminta dalam waktu dua puluh hari, terhitung mulai tanggal penerimaan undang-undang yang bersangkutan, dan Mahkamah Agung harus menjatuhkan putusannya dalam waktu duapuluh lima hari, suatu batas waktu yang dapat dikurangi oleh Presiden Republik atas alasan keadaan yang mendesak.

3. Apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD, Presiden Republik harus menyerahkan salinan dari putusan tersebut pada Pemerintah atau Parlemen Nasional dan meminta perumusan kembali dari undang-undang tersebut, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.

4. Veto atas ketidaksesuaian dengan UUD daripada suatu undang-undang dari Parlemen Nasional yang dikirim untuk diumumkan secara resmi dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 88, dengan perubahan sebagaimana diperlukan.

Pasal 150
(Peninjauan abstrak atas kesesuaian dengan UUD)

Pernyataan ketidaksesuaian dengan UUD dapat diminta oleh:

a) Presiden Republik;

b) Presiden Parlemen Nasional;

c) Jaksa Agung, berdasarkan penolakan pengadilan, dalam tiga contoh nyata, untuk menerapkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD;

d) Perdana Menteri;

e) Seperlima dari Anggota Parlemen Nasional ;

f) Ombudsman.

Pasal 151
(Pertentangan dengan UUD Sebab Kelalaian)

Presiden Republik, Jaksa Agung dan Ombudsman dapat meminta pada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali pertentangan dengan UUD berdasarkan kelalaian dari tindakan legislatif apapun yang dianggap perlu untuk memungkinkan pelaksanaan ketentuan UUD.

Pasal 152
(Banding atas pernyataan pertentangan dengan UUD)

1. Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi untuk memutuskan atas banding terhadap putusan pengadilan apapun sebagai berikut:

a) Putusan yang menolak untuk menerapkan aturan hukum dengan alasan ketidaksesuaian dengan UUD;

b) Putusan yang menerapkan aturan hukum yang pertentangannya dengan UUD dipertanyakan dalam persidangan.

2. Banding berdasarkan alinea (1) (b) hanya dapat diajukan oleh pihak yang telah mengangkat persoalan ketidaksesuaian dengan UUD.

3. Sistem penerimaan banding akan diatur dengan undang-undang.

Pasal 153
(Putusan Mahkamah Agung)

Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dinaik banding dan akan diumumkan dalam Lembaran Negara. Putusan-putusan tersebut berkekuatan hukum yang secara umum mengikat pada proses pengawasan abstrak dan nyata, apabila berkaitan dengan hal ketidaksesuaian dengan UUD.

JUDUL II
PENINJAUAN KEMBALI UUD

Pasal 154
(Prakarsa dan waktu peninjauan kembali)

1. Anggota-anggota dan Fraksi-fraksi Parlemen berwewenang dan bertanggung jawab untuk memprakarsai peninjauan kembali UUD.

2. Parlemen Nasional dapat meninjau kembali UUD setelah enam tahun telah berlalu sejak tanggal terakhir dari pengumuman Undang-Undang peninjauan kembali UUD.

3. Kurun waktu enam tahun untuk peninjauan kembali UUD yang pertama, dihitung mulai dari tanggal pemberlakuan UUD ini.

4. Parlemen Nasional, terlepas dari kerangka waktu, dapat mengambil wewenang untuk meninjau kembali UUD dengan suara mayoritas empat perlima dari Anggota Parlemen yang sedang menjalankan tugasnya secara penuh.

5. Usulan peninjauan kembali harus diajuhkan pada Parlemen Nasional seratus duapuluh hari sebelum hari perdebatan dimulai.

6. Setelah usulan peninjauan kembali UUD diajukan, sesuai dengan persyaratan ayat 5 di atas, usulan lainnya harus diajukan dalam waktu 30 hari.

Pasal 155
(Pengesahan dan Pengumuman Resmi)

1. Amandemen pada UUD akan disahkan oleh mayoritas dua pertiga dari Anggota-anggota Parlemen yang sedang bertugas.

2. Naskah baru dari UUD harus diterbitkan bersama dengan Undang-Undang peninjauan kembali.

3. Presiden Republik tidak boleh menolak untuk mengumumkan dengan resmi Undang-Undang peninjauan kembali.

Pasal 156
(Batas-batas Peninjauan Kembali)

1. Undang-Undang yang meninjau kembali UUD akan menghormati:

a) Kemerdekaan nasional dan kesatuan Negara;

b) Hak, kebebasan dan jaminan warga negara;

c) Bentuk Pemerintahan Republik;

d) Pemisahan kekuasaan;

e) Kemandirian pengadilan;

f) Sistem multi-partai dan hak beroposisi demokratis;

g) Pemilihan umum yang bebas, universal, langsung, rahasia dan berkala untuk pejabat-pejabat dari lembaga-lembaga kedaulatan negara, serta sistem perwakilan proporsional;

h) Asas sifat ketidakpemusatan dan desentralisasi administratif;

i) Bendera Nasional.

j) Tanggal proklamasi kemerdekaan nasional.

2. Alinea-alinea c) dan i) dapat ditinjau kembali melalui jajak pendapat nasional, sesuai dengan undang-undang.

Pasal 157
(Batas-batas Waktu Peninjauan kembali)

Selama keadaan perang atau dalam keadaan darurat, tidak diperkenankan untuk melakukan penijauan kembali UUD.

BAGIAN VII
KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR DAN SEMENTARA

Pasal 158
(Tratat, Kesepakatan dan Persekutuan)

1. Konfirmasi, keikutsertaan dan ratifikasi perjanjian, tratat, kesepakatan atau persekutuan bilateral atau multilateral yang dilakukan sebelum pemberlakuan UUD ini akan diputuskan, kasus per kasus, oleh masing-masing badan yang berwenang.

2. Republik Demokratis Timor Leste tidak terikat oleh tratat, kesepakatan atau persekutuan apapun yang diresmikan sebelum pemberlakuan UUD, yang tidak dikonfirmasi atau diratifikasi atau dipatuhi, sesuai dengan ayat 1 di atas.

3. Republik Demokratis Timor Leste tidak mengakui tindakan atau kontrak
apa saja yang berhubungan dengan sumber daya alam sebagaimana tersebut
pada butir 1 Pasal 139 yang diresmikan atau dilakukan sebelum pemberlakuan
UUD yang tidak dikonfirmasikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang setelah UUD diberlakukan.

Pasal 159
(Bahasa-bahasa Kerja)

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris merupakan bahasa-bahasa kerja yang digunakan dalam Pemerintahan Umum bersamaan dengan bahasa-bahasa resmi, selama dianggap masih perlu.

Pasal 160
(Kejahatan-kejahatan Berat)

Tindakan-tindakan yang dilakukan antara tanggal 25 April tahun 1974 dan 31 Desember 1999 yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pemusnahan bangsa atau kejahatan perang harus diadili dalam persidangan pidana oleh pengadilan-pengadilan nasional atau internasional.

Pasal 161
(Penyitaan Harta Kekayaan Secara Tidak Sah)

Penyitaan yang tidak sah dari harta kekayaan yang bergerak dan yang tidak bergerak dianggap sebagai kejahatan dan harus diselesaikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD dan Undang-Undang lainnya.

Pasal 162
(Rekonsiliasi)

1. Merupakan wewenang dan tanggung jawab Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan Peraturan UNTAET No. 2001/10.

2. Wewenang, mandat dan tujuan-tujuan dari Komisi tersebut dapat ditentukan kembali oleh Parlemen Nasional kapan saja dianggap perlu.

Pasal 163
(Penataan Sementara Kehakiman)

1. Jawatan kehakiman kolektif yang ada di Timor Leste sekarang, yang terdiri atas hakim-hakim nasional dan hakim-hakim internasional dengan wewenang untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999, akan tetap melanjutkan fungsi-fungsinya untuk waktu yang dianggap betul-betul perlu, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang diselidiki.

2. Penataan Kehakiman yang berada di Timor Leste pada saat UUD ini mulai berlaku, akan tetap menjalankan tugas-tugasnya sampai dengan waktu sistem pengadilan yang
baru ditetapkan dan memulai menjalankan tugasnya.

Pasal 164
(Wewenang Sementara dari Mahkamah Agung)

1. Setelah Mahkamah Agung mulai menjalankan fungsi-fungsinya dan sebelum pendirian pengadilan-pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 129, masing-masing wewenangnya akan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnya.

2. Sampai waktu Mahkamah Agung didirikan dan mulai menjalankan fungsi-fungsinya, semua wewenang Mahkamah Agung berdasarkan UUD, akan diajalankan
oleh kehakiman tertinggi dari instansi kehakiman yang ada di Timor Leste.

Pasal 165
(Hukum Sebelumnya)

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Timor Leste akan tetap berlaku berkaitan dengan semua hal kecuali bila bertentangan dengan UUD atau asas-asas yang terkandung didalamnya.

Pasal 166
(Lagu Kebangsaan)

Sampai waktu lagu kebangsaan diabsahkan oleh undang-undang biasa sesuai dengan ayat 2 dari Pasal 14, melodi “Pátria, Pátria, Timor Leste a nossa nação” yang akan dinyanyikan pada semua acara resmi.

Pasal 167
(Penjelmaan Majelis Konstituante)

1. Dengan pemberlakuan UUD Republik, Majelis Konstituante akan menjelma menjadi Parlemen Nasional.

2. Dalam masa jabatannya yang pertama, Parlemen Nasional akan terdiri atas delapanpuluh delapan anggota pada dasar luar biasa.

3. Presiden Majelis Konstituante akan tetap dalam jabatannya sampai saat Parlemen Nasional memilih Presidennya, sebagaimana ditetapkan dalam UUD.

Pasal 168
(Pemerintah Transisi Kedua)

Pemerintah yang diangkat berdasarkan Peraturan UNTAET No. 2001/28 akan tetap menjalankan fungsi-fungsinya sampai waktu Pemerintah pertama yang berdasarkan UUD diangkat dan dipersumpahkan oleh Presiden Republik, sebagaimana ditetapkan dalam UUD.

Pasal 169
(Pemilihan Presiden Tahun 2002)

Presiden yang dipilih berdasarkan Peraturan UNTAET No. 2002/01 akan mempunyai wewenang dan akan memenuhi mandat sebagaimana ditetapkan dalam UUD.

Pasal 170
(Pemberlakuan Undang-Undang Dasar)

UUD Republik Demokratis Timor Leste berlaku mulai tanggal 20 Mei tahun 2002.